Posisi Anda
Home > Berita desa > Begini Modul Program Inovasi Desa Untuk Cegah Korupsi Dana Desa

Begini Modul Program Inovasi Desa Untuk Cegah Korupsi Dana Desa

Modul Program Inovasi Desa

Info Desa – Kementerian Desa PDTT telah membuat Modul Program Inovasi Desa bersama Komisi Informasi Pusat (KIP). Modul ini nantinya akan berguna untuk mencegah korupsi di level Pemerintahan Desa.

Hal ini sangat dibutuhkan supaya penyelewengan dana desa bisa ditekan atau diawasi sedemikian rupa. Salah satunya tentu saja mewujudkan transparansi dana desa kepada masyarakat.

Dalam beberapa tahun sejak dilakukannya pengucuran dana dari pusat langsung ke Pemerintahan Desa, telah terjadi beberapa kasus korupsi penyalahgunaan dana desa di beberapa daerah. Bahkan Indikasi Korupsi Dana Desa Capai 5000 Keluhan Di Kemendes, Apakah Desa Anda Termasuk?

Dalam rangka menyikapi gejala awal penyelewengan di beberapa desa itulah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berinovasi bagaimana caranya mengantisipasi korupsi di desa.

Sebelumnya Menteri Desa Eko Putro Sandjojo juga telah membuat kebijakan dimana setiap desa wajib menyampaikan program realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan memasang baliho APBDes di setiap kantor Desa.

Inovasi ini sudah berjalan hampir di setiap desa sejak tahun 2017 kemarin. Tetapi mungkin masih kurang transparan dan sangat sederhana.

Dengan Modul Program Inovasi Desa yang dibuat bekerjasama dengan KIP ini, diharapkan masyarakat bisa lebih antusias dalam ikut mengawasi perencanaan, pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Sehingga transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa kepada masyarakat bisa berjalan maksimal tanpa adanya modus-modus tertentu.

Selain itu guna terciptanya pembangunan desa yang optimal dan pemerintahan Desa yang bersih, peran masyarakat juga sangat menentukan. Tidak hanya dalam pelaksanaan pembangunan tetapi juga dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Baca Juga :   Pengertian Desa, Pemerintahan Desa Dan Pembangunan Desa Dalam Undang-undang

Modul Program Inovasi Desa yang saat ini sedang digodok oleh KIP itu juga mengacu kepada UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 UU Desa No. 06/2014 yang menyatakan bahwa Masyarakat memiliki hak untuk :

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil

c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Selain itu tentu saja Modul ini tidak terlepas dari aturan-aturan yang sudah dituliskan dalam UU Nomor 14/2008 tentang Informasi Publik. Seperti dalam BAB III mengenai Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik.

Diperkirakan Modul Inovasi Desa ini akan tuntas pada bulan April mendatang. Dan sudah bisa di sosialisasikan kepada desa di bulai Mei, Juni dan Juli 2018 melalui Pendamping Lokal Desa.

Kepala Bidang Advokasi, Sosialisaai dan Edukasi Komisi Informasi Pusat (KIP) Wafa Patria Umma menjelaskan bahwa untuk mewujudkan transparansi di desa diperlukan sebuah inovasi keterbukaan informasi.

Ini salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan keuangan oleh Pemerintahan Desa.

Baca Juga :   Program Desa Broadband Terpadu Kabupaten Bengkalis 2016, 7 Desa

Menurut Fatria Umma dengan melaksanakan UU KIP di desa, akan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mengawasi jalannya pengambilan kebijakan.

Harapan kita kedepan dengan adanya transparansi di tingkat desa akan mendorong keterbukaan Informasi hingga ke tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional,” Jelasnya seperti dilansir Liputan6.com.

Sementara itu Komisioner KIP Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Hendra J Kede m‎enyatakan bahwa hak untuk mendapatkan informasi merupakan Hak Konstitusional dan Hak Azazi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut Hendra menegaskan lantaran kedua Hak masyarakat tersebut, maka bagi Badan Publik menjadi sebuah keharusan supaya dikelola dengan menerapkan prinsip transparansi. Tanpa terkecuali Pemerintahan Desa.

Jadi dengan adanya Modul Program Inovasi Desa yang tengah di susun oleh Kemendes dan KIP ini pastinya sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Konsultan Nasional Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, bahwa Modul Inovasi ini nanti akan ada 7 modul. Targetnya akhir April sudah selesai.

Kalau sudah kelar semua kita akan sosialisasikan kepada seluruh Pendamping Desa. Jadi mulai bulan Mei sudah bisa sampai ke desa.” Ujar Lendy Wahyu Wibowo selaku Konsultan program inovasi Kemendes PDTT.

Sebagai masyarakat desa sudah pasti kebijakan seperti ini sangat ditunggu-tunggu. Karena dengan adanya Modul Inovasi Desa benar-benar diharapkan mampu menciptakan transparansi di Pemerintahan desa sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Disamping itu mungkin Cara Mencegah Korupsi Dana Desa, Warga Yang Kritis Harus Dilibatkan. (ev0)

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Cara Membuat Peta Sketsa Lingkungan Desa Peta sangatlah dibutuhkan dalam sistem pemerintahan. Mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pemerintahan negara. Namun kalau kita berbicara lebih spesifik, yakni tentang peta desa, sepertinya ...
Pembangunan Desa Di Indonesia Menarik Perhatian Forum Petani Asia Fasi... Top Info Desa – Model pembangunan desa di Indonesia ternyata menarik perhatian para petani mancanegara yang tergabung dalam organisasi Forum Petani Asia Pasifik (Farmers Forum Asia Pacific). Hal in...
Persyaratan Membuat Website Desa Yang Harus Di Penuhi Info Desa - Pemerintah Desa saat ini sangat dianjurkan untuk memiliki website resmi desa. Hal ini terkait dengan pelayanan publik dan transparansi anggaran. Ada beberapa persyaratan membuat website de...
Untuk Transparansi Dana Desa, Pajang Baliho Di Depan Kantor Desa Info Desa - Menteri Desa PDTT menghimbau kepada Pemerintah Desa agar APBDes di publikasikan kepada masyarakat desa. Hal ini bisa dilakukan dengan mengiformasikan draft APBDes di papan pengumuman atau ...
Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Layanan - Pedekik.com, Pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan unsur lainnya merupakan satuan kerja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan-kepentin...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top