Posisi Anda
Home > Nasional > Daftar Nama PNS yang Tidak Terdata Di BKN, 57 Ribu Orang

Daftar Nama PNS yang Tidak Terdata Di BKN, 57 Ribu Orang

ilustrasi PNS

Nasional – Jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Dari jumlah sebanyak itu, Daftar nama PNS yang tidak terdata di BKN Pusat hasil dari PUPNS adalah 57 ribu orang. Baik yang berada di daerah maupun di Kementerian.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih kurang 250 juta jiwa. Jumlah Pegawai Negeri yang ada di seluruh nusantara mencapai 4,5 juta orang. Jika di persentasekan maka 1,77% penduduk Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Kementerian Menpan-RB angka persentase tersebut tidak ideal dan non efisien. Sehingga beberapa waktu lalu banyak beredar berita akan ada pengurangan pegawai di semua daerah. Karena idealnya jumlah PNS itu sekitar 1,5 persen saja dari total penduduk yakni sekitar 3,75 juta orang.

Berita diatas tidaklah begitu mengejutkan. Yang bikin heran adalah adanya daftar nama PNS di Badan Kepegawaian Negara yang tidak terdata. Artinya mungkin datanya tidak lengkap atau status keberadaan pegawai tersebut tidak jelas.

Lebih parahnya lagi, mereka yang tidak terdeteksi bak siluman ini tetap ada anggaran untuk gajinya setiap bulan. Sehingga kalau di asumsikan gaji PNS yang tidak terdata ini 2 juta rupiah saja per kepala, maka negara mengeluarkan uang kepada orang yang misterius sebesar 1,37 triliun tiap tahun.

Daftar nama PNS yang profilenya tidak terdata di BKN ini berhasil di temukan setelah adanya pendataan ulang PNS lewat aplikasi ePUPNS beberapa waktu lalu. Awalnya PNS yang di duga abal-abal ini lebih banyak. Yakni mencapai 93 ribu orang. Tetapi setelah di cek dan survey lagi data tersebut menurun menjadi 57 ribu orang pegawai.

Menurut keterangan Kepala BKN Pusat, Bima Haria Wibisana, sebagian pegawai tersebut rupanya sudah banyak yang pensiun atas permintaan sendiri. Sehingga tidak terdaftar datanya di Badan Kepegawaian Pusat.

Daftar nama PNS yang tidak terdata di BKN sejumlah 57 ribu orang itu, tersebar di semua kementerian dan daerah. Di perguruan tinggi ada 5 ribu pns misterius. Hingga saat ini pihak BKN masih menelusuri keberadaan pegawai yang tidak jelas statusnya ini.

“Sekarang kami masih investigasi, Apakah pensiun dini, sakit, atau ke mana. “Kalau orangnya tidak ada, akan kami hapus dari database,” ucap Bima seperti dimuat beritagar.id.

Untuk sementara database pegawai yang namanya tidak terdata tersebut masih di blokir, dan belum dihapus. BKN tentunya tidak sembarang hapus data. Selain itu pembayaran gajinya juga di hentikan sementara. Menurut kepala BKN, jika orangnya ada tentu mereka protes. Kalau tidak berarti jelas selama ini hanya PNS Siluman.

“Kami perlu hati-hati. Jangan-jangan orangnya ada, kalau kita pensiunkan kan kasihan,” Jelas Bima.

Lantas yang menjadi pertanyaan publik tentunya, sudah berapa lama hal ini terjadi ? Kalau per tahun 1,37 triliun maka kalau sudah lima tahun keatas tentu berkali lipat uang negara masuk ke rekening siluman juga. Itu kalau cuma di hitung gajinya per orang 2 juta. Lha kalau gajinya 4 juta per kepala ?

Baca Juga :   Ini Syarat Dapat Angkutan Motor Gratis Lebaran 2016

Daftar nama PNS yang tidak terdata di BKN sebanyak 57 ribu orang itu menghabiskan uang negara satu triliun lebih pertahunnya. Jadi, berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar gaji sebanyak 4,5 juta jiwa itu setiap tahun ?

Untuk tahun 2016 ini, seperti dilansir dalam baritagar.id, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menganggarkan sebanyak Rp. 347,5 Triliun guna membayar gaji PNS. Yang mengejutkan adalah jumlah anggaran untuk menggaji pegawai itu memakan porsi 26 persen dari anggaran belanja pemerintah pusat. Ini artinya seperempat dari APBN hanya digunakan untuk kesejahteraan PNS.

Daftar nama PNS yang namanya tidak terdata di BKN dan sudah mendapat gaji menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi di negeri ini. Seperti di Propinsi Riau misalnya yang sudah membuat komitmn untuk mencegah korupsi. Sebagaimana tertuang dalam 9 Komitmen Propinsi Riau Untuk Cegah Korupsi Di Setiap Kabupaten.

Sumber : http://beritagar.id/artikel/berita/57-ribu-pns-misterius-sedot-gaji-rp137-triliun

Daftar Nama PNS yang Tidak Terdata Di BKN, 57 Ribu Orang was last modified: April 24th, 2016 by admin

Pengunjung Lain Juga Membaca Ini :

Penetapan Awal Ramadhan 1438 H Sudah dilakukan Muhammadiyah Nasional - Sebagaimana biasa menjelang masuk bulan puasa pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten akan melakukan penetapan awal ramadhan untuk menentukan kapan mulai puasa. Dari pemerintah biasan...
Do’a Kamilin Setelah Sholat Tarawih Alhamdulillah... Kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada tahun ini Allah SWT telah berikan rahmat kepada kita berupa umur panjang sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadhan 1435 H. Dimana...
Peluang Beasiswa S2 dan S3 dari LPDP untuk Kuliah di Luar Negeri Beasiswa, Nasional - Pada Tahun 2017 ini banyak program besiswa pendidikan jenjang S2 yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan atau Lembaga dan Pemerintah. Salah satu diantaranya adalah peluang beasis...
Warga Negara China ini Dua kali Melanggar Hukum Indonesia Nasional - Adalah seorang wanita warga negara China bernama Zeng Jinmao, telah ditangkap oleh petugas Imigrasi ketika sedang jualan perhiasan di pasar Masamba, Luwu Utara, SulSel pada pekan lalu. Dia ...
Pengumuman Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Pemprov Riau 2016 Nasional - Daftar nama mahasiswa penerima beasiswa dari pemprov Riau untuk tahun 2016 telah dimumkan melalui Biro Kesra. Mereka adalah yang telah lulus seleksi administrasi beberapa waktu lalu dan aka...
Ini Ketentuan Pencabutan Subsidi Listrik PLN Sampai Bulan Mei Mendatan... Nasional - Pemerintah telah menetapkan pencabutan subsidi listrik mulai bulan Januari kemarin. Pengurangan subsidi dilakukan secara bertahap. Yaitu per dua bulan sekali. Tahap pertama dari bulan Janua...
Pendeta Se-DKI Sepakat Tidak Dukung Ahok Di Pilkada Jakarta Putaran Ke... Nasional - Pilkada Jakarta putaran kedua akan digelar dalam waktu dekat. Kedua kubu Anis-Sandi dan Ahok Djarot masing-masing berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan proses pemilihan Kepala Daerah Pro...
NAMA DOMAIN: Rancangan Peraturan Menteri Diuji Publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang pengelolaan nama domain siap diuji publik pada bulan ini. RPM tersebut mengatur tata cara pendaftaran registri dan registrar domain, serta keamanan domain ...

Leave a Reply

Top