Posisi Anda
Home > Nasional > Daftar Nama PNS yang Tidak Terdata Di BKN, 57 Ribu Orang

Daftar Nama PNS yang Tidak Terdata Di BKN, 57 Ribu Orang

ilustrasi PNS

Nasional – Jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Dari jumlah sebanyak itu, Daftar nama PNS yang tidak terdata di BKN Pusat hasil dari PUPNS adalah 57 ribu orang. Baik yang berada di daerah maupun di Kementerian.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih kurang 250 juta jiwa. Jumlah Pegawai Negeri yang ada di seluruh nusantara mencapai 4,5 juta orang. Jika di persentasekan maka 1,77% penduduk Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Kementerian Menpan-RB angka persentase tersebut tidak ideal dan non efisien. Sehingga beberapa waktu lalu banyak beredar berita akan ada pengurangan pegawai di semua daerah. Karena idealnya jumlah PNS itu sekitar 1,5 persen saja dari total penduduk yakni sekitar 3,75 juta orang.

Berita diatas tidaklah begitu mengejutkan. Yang bikin heran adalah adanya daftar nama PNS di Badan Kepegawaian Negara yang tidak terdata. Artinya mungkin datanya tidak lengkap atau status keberadaan pegawai tersebut tidak jelas.

Lebih parahnya lagi, mereka yang tidak terdeteksi bak siluman ini tetap ada anggaran untuk gajinya setiap bulan. Sehingga kalau di asumsikan gaji PNS yang tidak terdata ini 2 juta rupiah saja per kepala, maka negara mengeluarkan uang kepada orang yang misterius sebesar 1,37 triliun tiap tahun.

Daftar nama PNS yang profilenya tidak terdata di BKN ini berhasil di temukan setelah adanya pendataan ulang PNS lewat aplikasi ePUPNS beberapa waktu lalu. Awalnya PNS yang di duga abal-abal ini lebih banyak. Yakni mencapai 93 ribu orang. Tetapi setelah di cek dan survey lagi data tersebut menurun menjadi 57 ribu orang pegawai.

Menurut keterangan Kepala BKN Pusat, Bima Haria Wibisana, sebagian pegawai tersebut rupanya sudah banyak yang pensiun atas permintaan sendiri. Sehingga tidak terdaftar datanya di Badan Kepegawaian Pusat.

Daftar nama PNS yang tidak terdata di BKN sejumlah 57 ribu orang itu, tersebar di semua kementerian dan daerah. Di perguruan tinggi ada 5 ribu pns misterius. Hingga saat ini pihak BKN masih menelusuri keberadaan pegawai yang tidak jelas statusnya ini.

“Sekarang kami masih investigasi, Apakah pensiun dini, sakit, atau ke mana. “Kalau orangnya tidak ada, akan kami hapus dari database,” ucap Bima seperti dimuat beritagar.id.

Untuk sementara database pegawai yang namanya tidak terdata tersebut masih di blokir, dan belum dihapus. BKN tentunya tidak sembarang hapus data. Selain itu pembayaran gajinya juga di hentikan sementara. Menurut kepala BKN, jika orangnya ada tentu mereka protes. Kalau tidak berarti jelas selama ini hanya PNS Siluman.

“Kami perlu hati-hati. Jangan-jangan orangnya ada, kalau kita pensiunkan kan kasihan,” Jelas Bima.

Lantas yang menjadi pertanyaan publik tentunya, sudah berapa lama hal ini terjadi ? Kalau per tahun 1,37 triliun maka kalau sudah lima tahun keatas tentu berkali lipat uang negara masuk ke rekening siluman juga. Itu kalau cuma di hitung gajinya per orang 2 juta. Lha kalau gajinya 4 juta per kepala ?

Baca Juga :   Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan Desa, RI gaet Australia

Daftar nama PNS yang tidak terdata di BKN sebanyak 57 ribu orang itu menghabiskan uang negara satu triliun lebih pertahunnya. Jadi, berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar gaji sebanyak 4,5 juta jiwa itu setiap tahun ?

Untuk tahun 2016 ini, seperti dilansir dalam baritagar.id, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menganggarkan sebanyak Rp. 347,5 Triliun guna membayar gaji PNS. Yang mengejutkan adalah jumlah anggaran untuk menggaji pegawai itu memakan porsi 26 persen dari anggaran belanja pemerintah pusat. Ini artinya seperempat dari APBN hanya digunakan untuk kesejahteraan PNS.

Daftar nama PNS yang namanya tidak terdata di BKN dan sudah mendapat gaji menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi di negeri ini. Seperti di Propinsi Riau misalnya yang sudah membuat komitmn untuk mencegah korupsi. Sebagaimana tertuang dalam 9 Komitmen Propinsi Riau Untuk Cegah Korupsi Di Setiap Kabupaten.

Sumber : http://beritagar.id/artikel/berita/57-ribu-pns-misterius-sedot-gaji-rp137-triliun

Daftar Nama PNS yang Tidak Terdata Di BKN, 57 Ribu Orang was last modified: April 24th, 2016 by admin

Pengunjung Lain Juga Membaca Ini :

Pendaftaran Masuk Sekolah Ikatan Dinas 2017 Online Telah Dibuka Serent... Nasional - Sekolah Kedinasan atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Ikatan Dinas untuk tahun 2017 telah dibuka pendaftarannya oleh pemerintah. Kesempatan ini diberikan kepada siswa/siswi SLTA atau SMU...
Program Beasiswa S1 Tahun 2017 dari Institut Teknologi HB Bandung Nasional - Program beasiswa S1 atau pendidikan sarjana Strata 1 dari perguruan tinggi Negeri maupun Swasta selalu terbuka bagi pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebi...
Kapan Blangko KTP Elektronik Tersedia? Ini Penjelasannya Nasional - Ketersediaan blangko KTP Elektronik sudah lama kehabisan stok. Sehingga menjadi permasalahan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam melayani masyarakat yang ingin ...
Santri akan dapat Kartu Indonesia Pintar, Ini syaratnya Santri, Nasional - Kartu Indonesia Pintar tidak saja di peruntukkan bagi para pelajar disekolah-sekolah negeri. Santri yang mondok di pesantren pun berhak mendapatkan kartu pintar program pemerintah i...
Beasiswa Kuliah S2 Gratis program Bantuan dana pendidikan di Jepang Beasiswa, Nasional - Beasiswa kuliah S2 untuk mendapatkan gelar Magister semakin banyak di incar oleh masyarakat. Kuliah gratis dengan program beasiswa penuh ini sangat didambakan bagi mereka yang ing...
Beasiswa BPI dari LPDP untuk program pasca sarjana S2 dan S3 Beasiswa, Nasional - Beasiswa BPI yang diselenggarakan oleh LPDP ada beberapa kategori. Program ini dibuka setiap tahun guna mendukung tersedianya SDM Indonesia yang berkualitas dengan memanfaatkan da...
Kementerian Desa PDTT Dirikan Perusahaan Mitra Bumdes Bersama Bulog Nasional - Guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan Kementerian Desa PDTT mendirikan perusahaan PT. Mitra Bumdes Nusantara (MBN) bekerjasama dengan Bulog dan BUMN. Hal ini dilakukan dengan ala...
Operator sumbang program internet masuk desa Rp 1,4 triliun Program pembangunan infrastruktur telepon dan internet di pelosok Tanah Air (Universal Service Obligation /USO) tahun lalu meraup dana besar. Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ...

Leave a Reply

Top