Posisi Anda
Home > Berita desa > Desa-desa ini Di Anggap Tidak Transparan Oleh Inspektorat, Kenapa ?

Desa-desa ini Di Anggap Tidak Transparan Oleh Inspektorat, Kenapa ?

desa tidak transparan

Info desa – Transparansi penggunaan dana desa sudah menjadi keharusan untuk di praktekkan. Mengingat jumlah dana desa dari pusat kian tahun semakin besar dan meningkat.

Disamping itu Pemerintah juga menurunkan aturan main yang sudah jelas guna mengatur pengelolaan dana desa tersebut. Sehingga pemerintah desa tidak boleh sewenang-wenang dalam membuat perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya.

Walaupun begitu masih ada juga sejumlah desa tidak transparan dalam pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran. Padahal dengan publikasi dan transparansi dana desa yang baik, justeru akan memperkecil kemungkinan penyelewengan dana desa.

Menurut menteri desa Eko Putro Sandjojo masih banyak desa yang belum membuat baliho draf APBDes dan dipajang di depan kantor desa atau tempat-tempat umum. Ini salah satu contoh publikasi dan transparansi dana desa.

Sementara itu, ada beberapa desa yang tidak transparan dalam mengelola dana desa. Pekerjaan pembangunannya jelek dan administrasinya kurang bagus. Hal ini seperti di sampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep R Idris sebagaimana dilansir jatim.metrotvnews.com Kamis (16/3/2017).

Namun R Idris selaku Inspekrotrat Sumenep tidak memberikan rincian lebih lanjut nama-nama desa tidak transparan dalam pelaksanaanya itu. Hanya saja dia menjelaskan ada desa yang tidak memasang prasasti proyek pekerjaan dan tidak mempublikasikan realisasi penggunaan Dana Desa kepada umum.

“Ada juga administrasinya kurang bagus,” kata Inspektorat Sumenep, R Idris, Kamis 16 Maret 2017 seperti dilansir jatim.metrotvnews.com.

Namun menurut Idris terkait tidak transparan penegelolaan dana desa itu, para perangkat di desa-desa tersebut sudah di ingatkan agar memperbaikinya. Beliau sangat mengharapkan dalam mengikuti aturan main sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku itu, perangkat desa harus serius dan sungguh-sungguh.

Dalam kesempatan itu Inspektorat Kabupaten Sumenep juga menjelaskan bahwa untuk tahun ini sistem pencairan dana desa mengalami perubahan. Hal ini sesuai regulasi baru yang ditetapkan pemerintah.

Jika sebelumnya pencairan dana desa dilakukan sebanyak dua kali, namun mulai tahun ini berubah menjadi empat kali pencairan. Manurut Inspektur Inspektorat Sumenep tersebut, hal itu lantaran ada beberapa permasalahan dalam realisasi Dana Desa di lapangan.

Dan sebagaimana biasanya sebelum pencairan tahap berikutnya Pemerintah Desa harus melaporkan SPJ anggaran sebelumnya. Jadi untuk tahun ini juga Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa dibuat empat kali dalam setahun.

“SPj Tahun ini harus empat kali. Tahun sebelumnya beda, cuma dua kali,” ujar R Idris.

Idris kembali menegaskan, jika di lapangan realisasi proyek pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran dan perencanaannya, maka pemerintah desa harus mengembalikan uang negara itu.

Selama tahun 2016 di Kabupaten Sumenep banyak desa yang karena kualitas pekerjaannya jelek, mereka kemudian mengembalikan dana pusat itu. Dan terhadap beberapa desa tidak transparan sudah diberikan teguran.

Disamping itu Pemerintah kabupaten Sumenep telah menjalin kerjasama dengan BPKP guna mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, jujur dan akuntabel. Serta meminta penggunaan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) terus digalakkan.

Demi mendukung terwujudnya program-program pemerintah dalam melaksanakan nawacita ketiga transparansi dana desa harus di tegakkan. Kalau tidak, bagaimana Prioritas Program Kementerian Desa Ini Akan Membuka Lapangan Kerja. (pdk)

 

Sumber : http://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/akWw7PBk-inspektorat-sumenep-tuding-sejumlah-desa-tidak-transparan

Desa-desa ini Di Anggap Tidak Transparan Oleh Inspektorat, Kenapa ? was last modified: March 27th, 2017 by admin

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Warga Pedekik Bengkalis Jadi Peserta MTQ Nasional Ke-25 2014 Batam Bengkalis - Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-25 di Batam akan dibuka tanggal 6 Juni 2014. Berlokasi di Dataran Engku Putri Batam, para kafilah seluruh provinsi yang ada di Indonesia akan...
Peran Pemuda Desa dalam Program Inovasi Pemberdayaan Info Desa - Peran pemuda Desa sangat diperlukan dalam banyak aspek kehidupan. Termasuk peran pemuda di dalam menjalankan Program Inovasi Desa (PID) yang baru saja dicanangkan oleh pemerintah. Dalam...
Jenis Permainan Rakyat HUT RI Ke 69 Desa Pedekik Bengkalis - Dalam rangka menyambut Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-69 Tahun 2014, seperti biasa Pemerintah desa Pedekik beserta masyarakat akan mengadakan beberapa permainan rakyat yang akan di adakan tep...
Bupati Bengkalis Berkurban Seekor Sapi Di Desa Pedekik Pada Hari Raya Idul Adha 1433 H, Warga masyarakat Desa Pedekik telah melaksanakan kurban sedikitnya 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang tersebar di beberapa mesjid dan musholla yang berada di lingkung...
Permendagri No. 96 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Antar Desa, Download P... Info Desa – Pemerintah baru saja menerbitkan Permendagri No. 96 tahun 2017 yang mengatur tentang tatacara kerjasama antar desa. Regulasi Peraturan menyangkut pemerintahan desa ini perlu di fahami oleh...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top