Posisi Anda
Home > Berita desa > Desa-desa ini Di Anggap Tidak Transparan Oleh Inspektorat, Kenapa ?

Desa-desa ini Di Anggap Tidak Transparan Oleh Inspektorat, Kenapa ?

desa tidak transparan

Info desa – Transparansi penggunaan dana desa sudah menjadi keharusan untuk di praktekkan. Mengingat jumlah dana desa dari pusat kian tahun semakin besar dan meningkat.

Disamping itu Pemerintah juga menurunkan aturan main yang sudah jelas guna mengatur pengelolaan dana desa tersebut. Sehingga pemerintah desa tidak boleh sewenang-wenang dalam membuat perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya.

Walaupun begitu masih ada juga sejumlah desa tidak transparan dalam pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran. Padahal dengan publikasi dan transparansi dana desa yang baik, justeru akan memperkecil kemungkinan penyelewengan dana desa.

Menurut menteri desa Eko Putro Sandjojo masih banyak desa yang belum membuat baliho draf APBDes dan dipajang di depan kantor desa atau tempat-tempat umum. Ini salah satu contoh publikasi dan transparansi dana desa.

Sementara itu, ada beberapa desa yang tidak transparan dalam mengelola dana desa. Pekerjaan pembangunannya jelek dan administrasinya kurang bagus. Hal ini seperti di sampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep R Idris sebagaimana dilansir jatim.metrotvnews.com Kamis (16/3/2017).

Namun R Idris selaku Inspekrotrat Sumenep tidak memberikan rincian lebih lanjut nama-nama desa tidak transparan dalam pelaksanaanya itu. Hanya saja dia menjelaskan ada desa yang tidak memasang prasasti proyek pekerjaan dan tidak mempublikasikan realisasi penggunaan Dana Desa kepada umum.

“Ada juga administrasinya kurang bagus,” kata Inspektorat Sumenep, R Idris, Kamis 16 Maret 2017 seperti dilansir jatim.metrotvnews.com.

Namun menurut Idris terkait tidak transparan penegelolaan dana desa itu, para perangkat di desa-desa tersebut sudah di ingatkan agar memperbaikinya. Beliau sangat mengharapkan dalam mengikuti aturan main sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku itu, perangkat desa harus serius dan sungguh-sungguh.

Baca Juga :   Data Laporan Bulanan Januari 2015

Dalam kesempatan itu Inspektorat Kabupaten Sumenep juga menjelaskan bahwa untuk tahun ini sistem pencairan dana desa mengalami perubahan. Hal ini sesuai regulasi baru yang ditetapkan pemerintah.

Jika sebelumnya pencairan dana desa dilakukan sebanyak dua kali, namun mulai tahun ini berubah menjadi empat kali pencairan. Manurut Inspektur Inspektorat Sumenep tersebut, hal itu lantaran ada beberapa permasalahan dalam realisasi Dana Desa di lapangan.

Dan sebagaimana biasanya sebelum pencairan tahap berikutnya Pemerintah Desa harus melaporkan SPJ anggaran sebelumnya. Jadi untuk tahun ini juga Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa dibuat empat kali dalam setahun.

“SPj Tahun ini harus empat kali. Tahun sebelumnya beda, cuma dua kali,” ujar R Idris.

Idris kembali menegaskan, jika di lapangan realisasi proyek pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran dan perencanaannya, maka pemerintah desa harus mengembalikan uang negara itu.

Selama tahun 2016 di Kabupaten Sumenep banyak desa yang karena kualitas pekerjaannya jelek, mereka kemudian mengembalikan dana pusat itu. Dan terhadap beberapa desa tidak transparan sudah diberikan teguran.

Disamping itu Pemerintah kabupaten Sumenep telah menjalin kerjasama dengan BPKP guna mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, jujur dan akuntabel. Serta meminta penggunaan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) terus digalakkan.

Demi mendukung terwujudnya program-program pemerintah dalam melaksanakan nawacita ketiga transparansi dana desa harus di tegakkan. Kalau tidak, bagaimana Prioritas Program Kementerian Desa Ini Akan Membuka Lapangan Kerja. (pdk)

 

Sumber : http://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/akWw7PBk-inspektorat-sumenep-tuding-sejumlah-desa-tidak-transparan

Desa-desa ini Di Anggap Tidak Transparan Oleh Inspektorat, Kenapa ? was last modified: March 27th, 2017 by admin

Pengunjung Lain Juga Membaca Ini :

Pembagian Tupoksi Dan Kewenangan Dua Kementerian Terhadap Pemerintahan... Berita Desa - Pedekik.com, Setelah terjadi polemik dan kerancuan terhadap kewenangan pengurusan pemerintahan desa beberapa waktu lalu, akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden...
Syarat Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Bengkalis - Pedekik.com, Persyaratan di bawah ini adalah syarat untuk membuat surat keterangan tidak mampu ( SKTM) ke kantor Camat Bengkalis (Dasar Hukum Perda Kab. Bengkalis No. 31 Tahun 2005) ...
Syarat Dan Ketentuan Lomba Karya Tulis Sejarah Desa Pedekik Bengkalis PERSYARATAN LOMBA KARYA TULIS SEJARAH DESA PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS 1.Warga Negara Indonesia Khususnya Putra Putri Kelahiran Desa Pedekik yang berdomisili di Desa Pedekik berdasarkan Kartu Keluarg...
Turnamen Volley Ball Hari Olahraga Nasional Kades Cup 2013 Ketua IPDA Pedekik Bengkalis - Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September 2013, pemuda Desa Pedekik akan mengadakan Turnamen Volly Ball se- Desa Pedekik. Pertandingan Vol...
Kepala Desa Pedekik Ke-3 ABDUL AZIMKepala Desa Pedekik Ke-3Masa Bakti : 2001 - 2006     Profile Abdul Azim Nama Lengkap : Abdul Azim Tempat Lahir    : Pedekik Tanggal Lahir    : 10-10-1954 Ag...
Ini Peran Strategis PKK Di Pemerintahan Desa Info Desa - Peran PKK di Pemerintahan Desa sangatlah strategis untuk kemajuan pembangunan dan bidang pemberdayaan. Bagaimanapun juga para perempuan di desa memegang peranan penting. Kelompok PKK at...
Peringatan Maulid Nabi 2014 Desa Pedekik Bengkalis Bengkalis - Peringatan Maulid Nabi Desa Pedekik kali ini agak berbeda dari peringatan Maulid Nabi SAW yang sering dilaksanakan di mesjid-mesjid dalam lingkungan Desa Pedekik. Kalau biasanya acara maul...
Pembukaan MTQ Pedekik Bengkalis Tahun 2015 Berjalan Sukses Bengkalis - Pedekik.com. Dalam rangka memasyarakatkan alquran dan mensyi'arkan agama islam di Desa Pedekik, Pemerintah desa Pedekik seperti biasa mengadakan acara Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat de...

Leave a Reply

Top