Posisi Anda
Home > Nasional > Kapan Blangko KTP Elektronik Tersedia? Ini Penjelasannya

Kapan Blangko KTP Elektronik Tersedia? Ini Penjelasannya

mendagri

Nasional – Ketersediaan blangko KTP Elektronik sudah lama kehabisan stok. Sehingga menjadi permasalahan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam melayani masyarakat yang ingin mengganti atau membuat E-KTP baru.

Mulai sekitar akhir 2016 blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut telah habis secara nasional. Selama periode ini tidak sedikit warga yang datang ke kantor desa menanyakan tentang ketersediaan Blangko E-KTP tersebut.

Walaupun sebenarnya KTP Elektronik yang sudah habis masa berlaku nya selama lima tahun, tidak perlu diperpanjang lagi. Karena sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 pasal 101 huruf C, bahwa KTP-El yang sudah diterbitkan sebelum keluarnya UU No. 24 Tahun 2013 tetap berlaku seumur hidup, walaupun di E-KTP tersebut masih tertulis berlaku lima tahun.

Namun begitu kenyataan yang terjadi di lapangan, warga masyarakat tidak hanya ingin mengganti KTP karena habis masa berlakunya.

Tetapi banyak E-KTP yang kondisinya rusak. Ada yang patah, ada yang tulisannya hilang karena basah dan tidak sedikit pula KTP-El yang lapisan plastik luarnya lepas sehingga tulisan di kartu tersebut menempel semua pada lapisan plastik tadi.

Sehingga blangko KTP Elelktronik tidak hanya mengalami masalah pada kwantitas. Tetapi juga kualitasnya. Belum lagi masalah korupsinya yang lagi hangat di bicarakan di berbagai media.

Terlepas dari itu hingga saat ini jutaan masyarakat yang mengantri untuk pembuatan E-KTP. Baik mengganti karena rusak, habis masa berlaku sampai kepada penduduk yang baru mencapai usia wajib untuk pembuatan KTP.

Namun demikian beberapa hari hari lalu, Zudan Arif selaku Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri mengatakan bahwa proses pelelangan pengadaan Blangko KTP Elektronik sudah sampai tahap kontrak kerja.

“Kontrak sudah di teken PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dukcapil tanggal 21 Maret,” tulis Zudan kepada wartawan lewat pesan singkat, Jumat, (24/3/2017) sebagaimana dilansir metrotvnews.com.

Selanjutnya di beritakan media itu bahwa tender proyek Blangko E-KTP mencapai angka Rp 92 milyar untuk pengadaan sekitar 7 juta keping blangko. Dengan rincian harga berkisar Rp 10.000 per keping. Dimana lelang pengadaan proyek Kemendagri ini dimenangkan oleh PT. Pura Barutama.

Baca Juga :   Beasiswa BPI dari LPDP untuk program pasca sarjana S2 dan S3

Dilain pihak, menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan saat apel di kampus IPDN Cilandak Senin (27/3/2017) bahwa blangko KTP-El diharapkan sudah mulai bisa dicetak bertahap pada bulan April ini.

“Alhamdulillah sudah teken kontrak, sudah dibawa ke BPKP, untuk di cek apakah sesuai harga pasar dengan nilai rupiah saat ini per blangko nya, mudah-mudahan April bisa mulai dicetak bertahap,” ujarnya seperti dilansir detik.com.

Dalam kesempatan itu menteri juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang sudah lama mengantri karena blangko KTP Elektronik habis.

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena selama 6 bulan ini belum mendapatkan E-KTP,” lanjut Tjahjo dalam acara peresmian patung pendiri Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus Cilandak, Senin (27/3/2017).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengharapkan bagi warga yang sudah melakukan perekaman data untuk membuat KTP-El, april ini bisa diterbitkan secara bertahap.

Menurutnya penduduk yang sudah memiliki surat keterangan ada sekitar 4,5 juta yang ngantri. Dan lebih kurang 3,5 juta warga yang datanya belum konek, sebab pindah alamat.

Untuk itu dia menghimbau agar warga yang pindah kota atau alamat agar melapor dan bisa mengurus kartu identitas tersebut. Karena E-KTP merupakan data tunggal untuk menjadi rujukan dan mengurus berbagai layanan.

Jutaan masyarakat tentunya sangat berharap agar blangko KTP elektronik yang sudah habis stoknya ini bisa terwujud pada bulan depan. Sebab mungkin banyak keperluan yang harus di selesaikan. Seperti mengurus pengaduan kenaikan listrik yang subsidinya sedang dicabut pemerintah.

Terkait itu jika anda ingin mengetahui informasi tentang listrik non subsidi silahkan baca berita Ini Ketentuan Pencabutan Subsidi Listrik PLN Sampai Bulan Mei Mendatang. (pdk)

Kapan Blangko KTP Elektronik Tersedia? Ini Penjelasannya was last modified: March 29th, 2017 by admin

Pengunjung Lain Juga Membaca Ini :

Program Beasiswa S1 Tahun 2017 dari Institut Teknologi HB Bandung Nasional - Program beasiswa S1 atau pendidikan sarjana Strata 1 dari perguruan tinggi Negeri maupun Swasta selalu terbuka bagi pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebi...
Penetapan Awal Ramadhan 1438 H Sudah dilakukan Muhammadiyah Nasional - Sebagaimana biasa menjelang masuk bulan puasa pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten akan melakukan penetapan awal ramadhan untuk menentukan kapan mulai puasa. Dari pemerintah biasan...
Desa Penghasil Rumput Laut dapat bantuan dari Kemendes Pusat Nasional - Beberapa desa penghasil rumput laut di Indonesia akan mendapat bantuan dari Pemerintah pusat melalui kemendes PDTT. Pemberian bantuan ini untuk mengembangkan produk unggulan desa (Prudes) d...
Semua Guru Honorer Akan Jadi PNS Akhir 2015, Ini Syaratnya Pendidikan - Pedekik.com, Hingga akhir tahun 2015 ini, semua tenaga guru honorer di Indonesia akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini ada sekitar 437 ribu guru honorer di Indone...
Kementerian Desa PDTT Dirikan Perusahaan Mitra Bumdes Bersama Bulog Nasional - Guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan Kementerian Desa PDTT mendirikan perusahaan PT. Mitra Bumdes Nusantara (MBN) bekerjasama dengan Bulog dan BUMN. Hal ini dilakukan dengan ala...
Beasiswa BPI dari LPDP untuk program pasca sarjana S2 dan S3 Beasiswa, Nasional - Beasiswa BPI yang diselenggarakan oleh LPDP ada beberapa kategori. Program ini dibuka setiap tahun guna mendukung tersedianya SDM Indonesia yang berkualitas dengan memanfaatkan da...
Perangkat Desa Se Indonesia Akan Dipanggil Ke Istana Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) baru-baru ini bertemu dengan Calon Presiden terpilih Jokowi  di Wonogiri. Dalam pertemuan dengan perwakilan PPDI dari 18 provinsi tersebut, Jokowi berjanji ak...
Operator sumbang program internet masuk desa Rp 1,4 triliun Program pembangunan infrastruktur telepon dan internet di pelosok Tanah Air (Universal Service Obligation /USO) tahun lalu meraup dana besar. Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ...

Leave a Reply

Top