Posisi Anda
Home > Berita desa > Pembagian Tupoksi Dan Kewenangan Dua Kementerian Terhadap Pemerintahan Desa

Pembagian Tupoksi Dan Kewenangan Dua Kementerian Terhadap Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa

kementerian desa

Berita Desa – Pedekik.com, Setelah terjadi polemik dan kerancuan terhadap kewenangan pengurusan pemerintahan desa beberapa waktu lalu, akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) untuk mengakhiri permasalahan tersebut.

Peraturan Presiden yang di undangkan tahun 2015 itu mengatur tugas dan fungsi dari masing-masing Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ).

Untuk tupoksi Kementerian Dalam Negeri  diatur dengan Perpres No. 11 Tahun 2015, sedangkan tupoksi untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi diatur dengan Perpres No. 12 Tahun 2015.

Dengan adanya pembagian kewenangan terhadap pengelolaan Desa kepada dua Kementerian itu, secara tidak langsung Pemerintahan Desa saat ini berada dibawah dua naungan. Sehingga pertanggungjawabannya pun otomatis akan mengarah kepada dua cabang.

Adapun pembagian tupoksi dan kewenangan dua kementerian terhadap pemerintahan desa tersebut bisa di gambarkan seperti tabel berikut :

KEMENDAGRI KEMENDES PDTT
 Tugas Menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
 Fungsi  Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
 Dasar  Perpres No. 11/2015 Perpres No. 12/2015
 Badan Pelaksana
 
 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.Bagian Urusan : Penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengelola-an keuangan dan aset desa, pemilihan kepala desa dan produk hukum desa.  – Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masayarakat Desa.Bagian Urusan : Pengelola-an pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pemberdayaan. 
 – Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.Bagian Urusan : merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan desa, sarana/prasarana dan ekonomi pendesaan. 
Baca Juga :   Kementerian Desa Berikan Bantuan Sapi Kepada Bumdes Tahun Ini

 

Kalau dilihat dari bagian urusan yang di kelola oleh dua kementerian diatas bisa dikatakan Kemendagri mengurus masalah administrasi pemerintahan, kependudukan dan keuangan yang lebih mengarah kedalam urusan kantor desa.

Sementara bagian yang di kelola oleh Kemendes PDTT lebih banyak tertuju kepada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan perekonomian yang mana lebih cenderung kepada pembangunan fisik yang sifatnya berada diluar kantor desa.

Jadi dengan telah di-undangkan-nya dua Perpres tahun 2015 itu sedikit menjadi jelas benang merah pembatas tentang pembagian tupoksi dan kewenangan antara dua Kementerian yang berada di dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi tersebut. ( evo )

Pembagian Tupoksi Dan Kewenangan Dua Kementerian Terhadap Pemerintahan Desa was last modified: April 7th, 2016 by admin

Pengunjung Lain Juga Membaca Ini :

Persyaratan Membuat Kartu Keluarga (KK) Syarat untuk membuat Kartu Kelurga (KK) di Lingkungan Kecamatan Bengkalis Dasar Hukum : Perda Kab. No 02 Tahun 2009 Persyaratan sbb : 1. Kartu Keluarga yang lama 2. Formulir permohonan pem...
Panduan Bikin Peta Sketsa Desa Bagi Pemerintahan Desa (Download) Info Desa - Bagi para perangkat desa khususnya mereka yang ditugaskan dalam tim penyusunan RPJMDes setidaknya harus memahami panduan bikin peta sketsa desa. Karena peta ini dibutuhkan dalam pembuatan ...
Data Laporan Bulanan Maret 2015 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan Maret Tahun 2015. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dalam ...
Program Internet Desa Kementerian Komunikasi dan Informatika optimistis Program Desa Punya Internet dapat direalisasikan sepenuhnya pada 2011 meskipun target yang disampaikan kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015....
Pelepasan Jamaah Haji Desa Pedekik 2012 Lima orang warga Desa Pedekik telah berangkat untuk menunaikan haji tahun 2012 ini.  Acara pelepasan jamaah haji Desa Pedekik ini di lakukan di Mesjid bersejarah Pedekik, yakni mesjid Sabilillah yang ...
Data Laporan Bulanan Februari 2014 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan Februari Tahun 2014. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dal...
Peringatan Maulid Nabi 2014 Desa Pedekik Bengkalis Bengkalis - Peringatan Maulid Nabi Desa Pedekik kali ini agak berbeda dari peringatan Maulid Nabi SAW yang sering dilaksanakan di mesjid-mesjid dalam lingkungan Desa Pedekik. Kalau biasanya acara maul...
Syarat Pengurusan Pindah Datang Ke Kantor Desa Layanan - Pedekik.com. Banyak masyarakat karena beberapa alasan penting harus pindah tempat tinggal ke daerah lain. Baik pindah karena alasan pekerjaan atau dinas, karena pernikahan, karena faktor ala...

Leave a Reply

Top