Posisi Anda
Home > Berita desa > Pembagian Tupoksi Dan Kewenangan Dua Kementerian Terhadap Pemerintahan Desa

Pembagian Tupoksi Dan Kewenangan Dua Kementerian Terhadap Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa

kementerian desa

Berita Desa – Pedekik.com, Setelah terjadi polemik dan kerancuan terhadap kewenangan pengurusan pemerintahan desa beberapa waktu lalu, akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) untuk mengakhiri permasalahan tersebut.

Peraturan Presiden yang di undangkan tahun 2015 itu mengatur tugas dan fungsi dari masing-masing Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ).

Untuk tupoksi Kementerian Dalam Negeri  diatur dengan Perpres No. 11 Tahun 2015, sedangkan tupoksi untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi diatur dengan Perpres No. 12 Tahun 2015.

Dengan adanya pembagian kewenangan terhadap pengelolaan Desa kepada dua Kementerian itu, secara tidak langsung Pemerintahan Desa saat ini berada dibawah dua naungan. Sehingga pertanggungjawabannya pun otomatis akan mengarah kepada dua cabang.

Adapun pembagian tupoksi dan kewenangan dua kementerian terhadap pemerintahan desa tersebut bisa di gambarkan seperti tabel berikut :

KEMENDAGRI KEMENDES PDTT
 Tugas Menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
 Fungsi  Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
 Dasar  Perpres No. 11/2015 Perpres No. 12/2015
 Badan Pelaksana
 
 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.Bagian Urusan : Penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengelola-an keuangan dan aset desa, pemilihan kepala desa dan produk hukum desa.  – Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masayarakat Desa.Bagian Urusan : Pengelola-an pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pemberdayaan. 
 – Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.Bagian Urusan : merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan desa, sarana/prasarana dan ekonomi pendesaan. 
Baca Juga :   Bagaimana Cara Membuat Web Resmi Pemerintah Desa #1

 

Kalau dilihat dari bagian urusan yang di kelola oleh dua kementerian diatas bisa dikatakan Kemendagri mengurus masalah administrasi pemerintahan, kependudukan dan keuangan yang lebih mengarah kedalam urusan kantor desa.

Sementara bagian yang di kelola oleh Kemendes PDTT lebih banyak tertuju kepada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan perekonomian yang mana lebih cenderung kepada pembangunan fisik yang sifatnya berada diluar kantor desa.

Jadi dengan telah di-undangkan-nya dua Perpres tahun 2015 itu sedikit menjadi jelas benang merah pembatas tentang pembagian tupoksi dan kewenangan antara dua Kementerian yang berada di dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi tersebut. ( evo )

Pembagian Tupoksi Dan Kewenangan Dua Kementerian Terhadap Pemerintahan Desa was last modified: April 7th, 2016 by admin

Pengunjung Lain Juga Membaca Ini :

Data Laporan Bulanan Juni 2014 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan Juni Tahun 2014. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dalam a...
Pembukaan MTQ Ke-27 Desa Pedekik 2014   Bengkalis - Mtq Ke 27 Tingkat Desa Pedekik untuk tahun anggaran 2013 dilaksanakan di Dusun Kelapasari. Acara Pembukaan yang dilakukan pada hari Selasa Malam Rabu tanggal 7 Januari 2014 kemaren berla...
Data Laporan Bulanan Januari 2015 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan Januari Tahun 2015. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dala...
Cara Daftar Email PNS Untuk Persyaratan Membuat Web Desa Info Desa - Cara daftar email PNS di website pnsmail.go.id tidak bisa dilakukan melalui form online seperti pembuatan email pada umumnya. Biasanya jika kita mau membuat email seperti gmail atau yahoom...
Jadwal Dan Rute Silaturrohiem (Bara’an) Hari Raya Idul Fitri 143... Perkiraan Jadwal dan rute perjalanan Silaturrohiem Hari raya Idul Fitri 1434 H Dusun II dan III Desa Pedekik Bengkalis. Untuk Penentuan tanggal Hari Raya mengikuti pengumuman dari Pemerintah. Bagi rum...
Persyaratan Membuat Kartu Keluarga (KK) Syarat untuk membuat Kartu Kelurga (KK) di Lingkungan Kecamatan Bengkalis Dasar Hukum : Perda Kab. No 02 Tahun 2009 Persyaratan sbb : 1. Kartu Keluarga yang lama 2. Formulir permohonan pem...
Koramil Bengkalis Mengadakan Karya Bhakti Di Monumen Perjuangan Pedeki... Bengkalis - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun TNI ke-68 jajaran Koramil Bengkalis mengadakan Karya Bhakti dengan melakukan normalisasi dan pembersihan Tugu Monumen Perjuangan yang berlokasi di d...
Peran UED-SP Sinar Harapan Desa Pedekik Dalam Pembangunan 5.000 dari laba komulatif, bonus pelaku UED-SP sebear 9,5 persen dari laba komulitatif atau sekitar Rp 2.452.000, Hibah ke SP sebesar 1,0 persen atau sebesar Rp 258.000, simpanan pokok anggota sebesar...

Leave a Reply

Top