Posisi Anda
Home > Nasional > Pengurusan KTP Elektronik Dihentikan Sementara

Pengurusan KTP Elektronik Dihentikan Sementara

ektpBengkalis – Pengurusan E-KTP untuk sementara waktu dihentikan oleh pemerintah. Penghentian ini sifatnya hanya sementara hingga Januari 2015. Hal ini disebabkan karena adanya dua data base yang dijadikan acuan. Sehingga acuan untuk data kependudukan menjadi tidak jelas.

Disamping itu sistem keamanan data penduduk pada E-KTP masih lemah, karena masih menggunakan server luar negeri. Sehingga basis data penduduk dan kerahasiaan negara kurang terjamin. Demikian seperti yang dilansir dalam website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, www.setkab.go.id.

“Kami minta untuk dua bulan ini distop, Sistemnya harus dievaluasi, cek kembali, dan diamankan. Nanti akan diupdate kembali.” Ujar Mendagri Tjahjo Kumolo pada minggu malam (16/11) di Yogyakarta.

Namun demikian, untuk pendaftaran sementara masih tetap dilayani. Hanya saja untuk perekaman E-KTP menunggu hasil evaluasi terlebih dahulu. Menurut Tjahjo ada sekitar 15.000 orang yang mendaftar dalam sehari. Dan mereka paling tidak harus punya KTP sementara.

Baca Juga :   Langkah Membuat Website Resmi Kecamatan Dan Persyaratannya

Selama dalam masa perbaikan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengecek seluruh sistem pengurusan E-KTP. Sehingga validitasnya bisa di pertanggungjawabkan.

Saat ini ada sekitar 5 juta jiwa penduduk yang belum memiliki KTP. Hal ini menurut Mendagri karena adanya temuan E-KTP palsu buatan Francis dan RRT yang beredar di masyarakat. Pada E-KTP palsu tersebut hologramnya sah, namun buatan Francis dan RRT. Mengenai KTP palsu tersebut, mendagri telah menyerahkan masalah itu kepada pihak kepolisian. (pdk)

Sumber : http://setkab.go.id/harus-dievaluasi-mendagri-hentikan-sementara-pengurusan-e-ktp/

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Kapolri Dapat Hadiah Pedang warna emas Dari Raja Salman Jakarta, Nasional - Kapolri Tito Karnavian dihadiahi Pedang berwarna keemasan dari Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman. 'Pedang Emas' itu di serahkan oleh Raja Salman melalui Duta Besar Arab Saudi untuk ...
Tidak Ada Kriminalisasi Dana Desa Jika Hanya Salah Administrasi Nasional – Kriminalisasi Dana Desa merupakan hal yang wajib di hindari oleh kepala desa dan Perangkat Desa di seluruh Indonesia. Karena akan berakibat fatal bagi pelakunya jika memang terbukti. Tid...
Berapa Alokasi Dana Kelurahan 2019 Yang Dianggarkan Pemerintah Pusat? Top Info Nasional – Alokasi Dana Kelurahan akan digulirkan Pemerintah Pusat pada tahun 2019 mendatang. Segala persiapan untuk realisasi rencana itu sedang dibahas pemerintah bersama DPR. Selama ini...
Daftar Beasiswa Penuh S1 Dalam Negeri Tahun 2018 Bagi Siswa SLTA Nasional – Bagi siswa yang sedang duduk di kelas 3 saat ini bisa ikut mendaftar peluang Beasiswa Penuh S1 Dalam Negeri untuk kuliah tahun 2018. Ini merupakan kesempatan emas untuk adik-adik yang ingin...
Inilah Video Saat Longsor di Lima Puluh Kota Propinsi Sumbar Nasional - Longsor di Lima Puluh Kota Propinsi Sumbar telah terjadi pada hari Jum'at yang lalu. Akibat hujan yang terus menerus menyebabkan banjir dan longsor terjadi tanpa di duga-duga di daerah perb...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top