Posisi Anda
Home > Berita desa > UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap optimistis pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tetap disahkan paling lambat sekitar Juni tahun 2013.

Hal ini dikemukakan Pimpinan Pansus Revisi UU Nomor 32 tahun 2004, Ibnu Munzir saat melakukan dialog dengan masyarakat Desa Pedongga, Kecamatan Tikke Raya di Mamuju Utara, Minggu.

Menurut Ibnu Munzir, revisi UU Nomor 32 tahun 2004 belum ada titik terang karena masing-masing anggota DPR RI yang ada di Jakarta masih tarik ulur.

Ibnu yang juga anggota DPR RI daerah pemilihan Sulbar ini menyampaikan substansi cakupan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terlalu luas sehingga pemerintah memandang untuk memecah menjadi tiga UU baru.

Ketiga UU baru itu akan mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Pilkada, sebab UU Nomor 32 Tahun 2004 dirasa sangat kurang rinci untuk pengaturan masalah pemerintahan desa (khususnya alokasi anggaran, manajemen keterwakilan warga) maupun pilkada.

“Pembahasan revisi UU ini masih berjalan alot, termasuk UU Pilkada dan UU Pemerintahan Desa masih tarik menarik. Kita berharap, tahun ini bisa kita tuntaskan dalam rangka mewujudkan semangat rasa adil untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Baca Juga :   Tugas Dan Fungsi Kepala Urusan ( Kaur ) Umum Di Pemerintahan Desa

Terhadap UU Pemerintahan Desa kata politisi partai Golkar ini menyampaikan, dipandang perlu untuk menjadi produk UU baru dalam rangka mendorong peningkatan kebijakan anggaran untuk masyarakat perdesaan.

“Kemiskinan di Indonesia masih menumpuk pada wilayah perdesaan. Makanya, perlu dibuatkan UU tersendiri sehingga pemerintah pusat juga bisa memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan di desa,”jelas Ibnu yang juga anggota komisi V DPR RI.

Ia menyampaikan, UU pemerintah desa ini sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa yang hingga kini belum sesuai apa yang diharapkan.

“UU pemerintahan desa ini akan diberikan penguatan-penguatan tugas dan wewenang dalam mengelola anggaran di desa. Termasuk asas pembantuan tugas tugas pembantuan yang tidak dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten dialihkan ke pemerintah desa,”katanya.

Ke depan kata dia, maka desa juga akan bisa mendapatkan dana pembantuan masyarakat desa melalui DAD (Dana Anggaran Desa) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk desa.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/21/mll9iu-dpr-optimis-uu-pemerintahan-desa-disahkan

UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR was last modified: April 6th, 2016 by admin

Pengunjung Lain Juga Membaca Ini :

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Layanan - Pedekik.com, Pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan unsur lainnya merupakan satuan kerja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan-kepentin...
Data Laporan Bulanan April 2015 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan April Tahun 2015. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dalam ...
Data Laporan Bulanan April 2014 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan April Tahun 2014. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dalam ...
Cara Bikin Website Desa #3 Bengkalis - Pedekik.com, Lanjut mas bro... Ini artikel sambungan bagian 3 dari tutorial cara bikin website desa yang sudah saya tulis sebelumnya. (Lihat cara bikin website desa #2) Sedikit mengulan...
Data Laporan Bulanan Desember 2013 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan Desember Tahun 2013. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dal...
Tugas Dan Fungsi Kepala Urusan ( Kaur ) Umum Di Pemerintahan Desa Layanan - Pedekik.com, Kepala Urusan Umum atau Kaur Umum di pemerintahan desa juga mempunyai tugas yang cukup berat disamping harus profesional. Walaupun secara teknis Kepala Urusan Umum lebih ...
Data Laporan Bulanan Nopember 2014 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan Nopember Tahun 2014. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dal...
Tahun 2018 Jumlah Dana Desa Direncanakan 1,6 Milyar per Desa Info desa - Pemerintah RI melalui Kementerian Desa PDTT mengambil perhatian serius dalam membangun Indonesia dari desa. Hal ini dibuktikan dengan dialokasikannya dana desa dari Pemerintah pusat kepada...

Leave a Reply

Top