Posisi Anda
Home > Berita desa > UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap optimistis pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tetap disahkan paling lambat sekitar Juni tahun 2013.

Hal ini dikemukakan Pimpinan Pansus Revisi UU Nomor 32 tahun 2004, Ibnu Munzir saat melakukan dialog dengan masyarakat Desa Pedongga, Kecamatan Tikke Raya di Mamuju Utara, Minggu.

Menurut Ibnu Munzir, revisi UU Nomor 32 tahun 2004 belum ada titik terang karena masing-masing anggota DPR RI yang ada di Jakarta masih tarik ulur.

Ibnu yang juga anggota DPR RI daerah pemilihan Sulbar ini menyampaikan substansi cakupan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terlalu luas sehingga pemerintah memandang untuk memecah menjadi tiga UU baru.

Ketiga UU baru itu akan mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Pilkada, sebab UU Nomor 32 Tahun 2004 dirasa sangat kurang rinci untuk pengaturan masalah pemerintahan desa (khususnya alokasi anggaran, manajemen keterwakilan warga) maupun pilkada.

“Pembahasan revisi UU ini masih berjalan alot, termasuk UU Pilkada dan UU Pemerintahan Desa masih tarik menarik. Kita berharap, tahun ini bisa kita tuntaskan dalam rangka mewujudkan semangat rasa adil untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Baca Juga :   Statistik Data Kependudukan Desa Pedekik Tahun 2013

Terhadap UU Pemerintahan Desa kata politisi partai Golkar ini menyampaikan, dipandang perlu untuk menjadi produk UU baru dalam rangka mendorong peningkatan kebijakan anggaran untuk masyarakat perdesaan.

“Kemiskinan di Indonesia masih menumpuk pada wilayah perdesaan. Makanya, perlu dibuatkan UU tersendiri sehingga pemerintah pusat juga bisa memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan di desa,”jelas Ibnu yang juga anggota komisi V DPR RI.

Ia menyampaikan, UU pemerintah desa ini sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa yang hingga kini belum sesuai apa yang diharapkan.

“UU pemerintahan desa ini akan diberikan penguatan-penguatan tugas dan wewenang dalam mengelola anggaran di desa. Termasuk asas pembantuan tugas tugas pembantuan yang tidak dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten dialihkan ke pemerintah desa,”katanya.

Ke depan kata dia, maka desa juga akan bisa mendapatkan dana pembantuan masyarakat desa melalui DAD (Dana Anggaran Desa) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk desa.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/21/mll9iu-dpr-optimis-uu-pemerintahan-desa-disahkan

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Turnamen Futsal Pepda Cup, Motivasi Olahraga Pemuda Bengkalis Bengkalis - Pedekik.com. PEPDA, Pemuda Pembangun Desa atau yang lebih dikenal dengan PEPDA merupakan salah satu Organisasi Pemuda di Desa Pedekik yang berdomisili tepatnya di Dusun III Pedekik Dar...
Memahami 5W + 1H Tentang Program Inovasi Desa (PID) Info Desa - Inovasi adalah sebuah kata serapan dari kata asalnya yang berbahas Inggris, yaitu innovation. Kata inovasi telah diakui secara resmi dalam Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indo...
Rampung MUSDES II, PPIP Inbup Desa Pedekik Bengkalis Tinggal Menunggu ... Bengkalis - Program Inbup PPIP Kabupaten Bengkalis masih berjalan normal hingga akhir 2014 Tahun ini. Program dari Pemda Bengkalis yang di gagas oleh Bupati Kabupaten Bengkalis, Bpk Herliyan Saleh ini...
Kementerian Desa Berikan Bantuan Sapi Kepada Bumdes Tahun Ini Info Desa - Tahun 2017 ini kementerian desa akan menyalurkan bantuan sapi kepada Bumdes Bersama. Bantuan ternak sapi tersebut merupakan kegiatan pengembangan peternakan sapi terpadu yang di programkan...
PNPM Mandiri Bengkalis Programkan 18 Titik Sumur Bor Pedekik Bengkalis - pedekik.com, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri ) yang sudah berjalan sejak masa pemerintahan Presiden SBY hingga kini masih berjalan sukses. Program PNPM yang...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top