Posisi Anda
Home > Berita desa > Begini Modul Program Inovasi Desa Untuk Cegah Korupsi Dana Desa

Begini Modul Program Inovasi Desa Untuk Cegah Korupsi Dana Desa

Modul Program Inovasi Desa

Info Desa – Kementerian Desa PDTT telah membuat Modul Program Inovasi Desa bersama Komisi Informasi Pusat (KIP). Modul ini nantinya akan berguna untuk mencegah korupsi di level Pemerintahan Desa.

Hal ini sangat dibutuhkan supaya penyelewengan dana desa bisa ditekan atau diawasi sedemikian rupa. Salah satunya tentu saja mewujudkan transparansi dana desa kepada masyarakat.

Dalam beberapa tahun sejak dilakukannya pengucuran dana dari pusat langsung ke Pemerintahan Desa, telah terjadi beberapa kasus korupsi penyalahgunaan dana desa di beberapa daerah. Bahkan Indikasi Korupsi Dana Desa Capai 5000 Keluhan Di Kemendes, Apakah Desa Anda Termasuk?

Dalam rangka menyikapi gejala awal penyelewengan di beberapa desa itulah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berinovasi bagaimana caranya mengantisipasi korupsi di desa.

Sebelumnya Menteri Desa Eko Putro Sandjojo juga telah membuat kebijakan dimana setiap desa wajib menyampaikan program realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan memasang baliho APBDes di setiap kantor Desa.

Inovasi ini sudah berjalan hampir di setiap desa sejak tahun 2017 kemarin. Tetapi mungkin masih kurang transparan dan sangat sederhana.

Dengan Modul Program Inovasi Desa yang dibuat bekerjasama dengan KIP ini, diharapkan masyarakat bisa lebih antusias dalam ikut mengawasi perencanaan, pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Sehingga transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa kepada masyarakat bisa berjalan maksimal tanpa adanya modus-modus tertentu.

Selain itu guna terciptanya pembangunan desa yang optimal dan pemerintahan Desa yang bersih, peran masyarakat juga sangat menentukan. Tidak hanya dalam pelaksanaan pembangunan tetapi juga dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Baca Juga :   Mengenal Gerakan Saemaul Undong Korea Dalam Membangun Desa

Modul Program Inovasi Desa yang saat ini sedang digodok oleh KIP itu juga mengacu kepada UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 UU Desa No. 06/2014 yang menyatakan bahwa Masyarakat memiliki hak untuk :

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil

c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Selain itu tentu saja Modul ini tidak terlepas dari aturan-aturan yang sudah dituliskan dalam UU Nomor 14/2008 tentang Informasi Publik. Seperti dalam BAB III mengenai Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik.

Diperkirakan Modul Inovasi Desa ini akan tuntas pada bulan April mendatang. Dan sudah bisa di sosialisasikan kepada desa di bulai Mei, Juni dan Juli 2018 melalui Pendamping Lokal Desa.

Kepala Bidang Advokasi, Sosialisaai dan Edukasi Komisi Informasi Pusat (KIP) Wafa Patria Umma menjelaskan bahwa untuk mewujudkan transparansi di desa diperlukan sebuah inovasi keterbukaan informasi.

Ini salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan keuangan oleh Pemerintahan Desa.

Baca Juga :   Data Laporan Bulanan September 2014

Menurut Fatria Umma dengan melaksanakan UU KIP di desa, akan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mengawasi jalannya pengambilan kebijakan.

Harapan kita kedepan dengan adanya transparansi di tingkat desa akan mendorong keterbukaan Informasi hingga ke tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional,” Jelasnya seperti dilansir Liputan6.com.

Sementara itu Komisioner KIP Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Hendra J Kede m‎enyatakan bahwa hak untuk mendapatkan informasi merupakan Hak Konstitusional dan Hak Azazi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut Hendra menegaskan lantaran kedua Hak masyarakat tersebut, maka bagi Badan Publik menjadi sebuah keharusan supaya dikelola dengan menerapkan prinsip transparansi. Tanpa terkecuali Pemerintahan Desa.

Jadi dengan adanya Modul Program Inovasi Desa yang tengah di susun oleh Kemendes dan KIP ini pastinya sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Konsultan Nasional Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, bahwa Modul Inovasi ini nanti akan ada 7 modul. Targetnya akhir April sudah selesai.

Kalau sudah kelar semua kita akan sosialisasikan kepada seluruh Pendamping Desa. Jadi mulai bulan Mei sudah bisa sampai ke desa.” Ujar Lendy Wahyu Wibowo selaku Konsultan program inovasi Kemendes PDTT.

Sebagai masyarakat desa sudah pasti kebijakan seperti ini sangat ditunggu-tunggu. Karena dengan adanya Modul Inovasi Desa benar-benar diharapkan mampu menciptakan transparansi di Pemerintahan desa sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Disamping itu mungkin Cara Mencegah Korupsi Dana Desa, Warga Yang Kritis Harus Dilibatkan. (ev0)

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Contoh Format Surat SKTM dari RT RW dan Desa Info Desa, Pedekik.com - Pembuatan surat SKTM dari RT dan RW saat ini banyak di butuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena banyak aturan yang mengharuskan memiliki surat keterangan tersebut dalam pengur...
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435H Mesjid Sabilillah Bengkalis - Dalam rangka Hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1435H, Mesjid Sabilillah Desa Pedekik Bengkalis mengadakan acara Pengajian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Januari ...
Laskar Limbah, Kerajinan Kreatif Dari Limbah Asal Pedekik Bengkalis Bengkalis - Barang bekas atau limbah ternyata bisa menjadi produk yang bernilai tinggi jika kita bisa memanfaatkannya. Padahal barang yang menurut kita menjadi sampah itu seperti limbah rumah tangga...
Pedoman Teknis Pembangunan Embung Desa Menurut Kementerian Pertanian Info Desa – Teknis Pembangunan Desa haruslah mengikuti aturan yang ada. Baik pedoman dari Kementerian desa, Kementerian keuangan dalam hal penganggaran dan Kementerian Pertanian. Iklim yang senanti...
Inilah 5 Tips Memajukan Bumdes Bagi Pengurus Dan Masyarakat Desa Info Desa – 5 Tips memajukan bumdes ini merupakan modal dasar jika Badan usaha di desa anda ingin sukses. Meskipun masih banyak cara lain dan langkah yang bisa dilakukan bagi pengurusnya sendiri maupu...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top