Posisi Anda
Home > Berita desa > Begini Modul Program Inovasi Desa Untuk Cegah Korupsi Dana Desa

Begini Modul Program Inovasi Desa Untuk Cegah Korupsi Dana Desa

Modul Program Inovasi Desa

Info Desa – Kementerian Desa PDTT telah membuat Modul Program Inovasi Desa bersama Komisi Informasi Pusat (KIP). Modul ini nantinya akan berguna untuk mencegah korupsi di level Pemerintahan Desa.

Hal ini sangat dibutuhkan supaya penyelewengan dana desa bisa ditekan atau diawasi sedemikian rupa. Salah satunya tentu saja mewujudkan transparansi dana desa kepada masyarakat.

Dalam beberapa tahun sejak dilakukannya pengucuran dana dari pusat langsung ke Pemerintahan Desa, telah terjadi beberapa kasus korupsi penyalahgunaan dana desa di beberapa daerah. Bahkan Indikasi Korupsi Dana Desa Capai 5000 Keluhan Di Kemendes, Apakah Desa Anda Termasuk?

Dalam rangka menyikapi gejala awal penyelewengan di beberapa desa itulah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berinovasi bagaimana caranya mengantisipasi korupsi di desa.

Sebelumnya Menteri Desa Eko Putro Sandjojo juga telah membuat kebijakan dimana setiap desa wajib menyampaikan program realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan memasang baliho APBDes di setiap kantor Desa.

Inovasi ini sudah berjalan hampir di setiap desa sejak tahun 2017 kemarin. Tetapi mungkin masih kurang transparan dan sangat sederhana.

Dengan Modul Program Inovasi Desa yang dibuat bekerjasama dengan KIP ini, diharapkan masyarakat bisa lebih antusias dalam ikut mengawasi perencanaan, pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Baca Juga :   Tugas dan Fungsi LPMD serta Kewajiban dan Perannya di Desa

Sehingga transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa kepada masyarakat bisa berjalan maksimal tanpa adanya modus-modus tertentu.

Selain itu guna terciptanya pembangunan desa yang optimal dan pemerintahan Desa yang bersih, peran masyarakat juga sangat menentukan. Tidak hanya dalam pelaksanaan pembangunan tetapi juga dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Modul Program Inovasi Desa yang saat ini sedang digodok oleh KIP itu juga mengacu kepada UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 UU Desa No. 06/2014 yang menyatakan bahwa Masyarakat memiliki hak untuk :

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil

c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Baca Juga :   Pedekik Juara II Lomba Desa Tingkat Kecamatan Bengkalis

Selain itu tentu saja Modul ini tidak terlepas dari aturan-aturan yang sudah dituliskan dalam UU Nomor 14/2008 tentang Informasi Publik. Seperti dalam BAB III mengenai Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik.

Diperkirakan Modul Inovasi Desa ini akan tuntas pada bulan April mendatang. Dan sudah bisa di sosialisasikan kepada desa di bulai Mei, Juni dan Juli 2018 melalui Pendamping Lokal Desa.

Kepala Bidang Advokasi, Sosialisaai dan Edukasi Komisi Informasi Pusat (KIP) Wafa Patria Umma menjelaskan bahwa untuk mewujudkan transparansi di desa diperlukan sebuah inovasi keterbukaan informasi.

Ini salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan keuangan oleh Pemerintahan Desa.

Menurut Fatria Umma dengan melaksanakan UU KIP di desa, akan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mengawasi jalannya pengambilan kebijakan.

Harapan kita kedepan dengan adanya transparansi di tingkat desa akan mendorong keterbukaan Informasi hingga ke tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional,” Jelasnya seperti dilansir Liputan6.com.

Sementara itu Komisioner KIP Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Hendra J Kede m‎enyatakan bahwa hak untuk mendapatkan informasi merupakan Hak Konstitusional dan Hak Azazi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga :   Pembukaan MTQ Ke-27 Desa Pedekik 2014

Lebih lanjut Hendra menegaskan lantaran kedua Hak masyarakat tersebut, maka bagi Badan Publik menjadi sebuah keharusan supaya dikelola dengan menerapkan prinsip transparansi. Tanpa terkecuali Pemerintahan Desa.

Jadi dengan adanya Modul Program Inovasi Desa yang tengah di susun oleh Kemendes dan KIP ini pastinya sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Konsultan Nasional Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, bahwa Modul Inovasi ini nanti akan ada 7 modul. Targetnya akhir April sudah selesai.

Kalau sudah kelar semua kita akan sosialisasikan kepada seluruh Pendamping Desa. Jadi mulai bulan Mei sudah bisa sampai ke desa.” Ujar Lendy Wahyu Wibowo selaku Konsultan program inovasi Kemendes PDTT.

Sebagai masyarakat desa sudah pasti kebijakan seperti ini sangat ditunggu-tunggu. Karena dengan adanya Modul Inovasi Desa benar-benar diharapkan mampu menciptakan transparansi di Pemerintahan desa sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Disamping itu mungkin Cara Mencegah Korupsi Dana Desa, Warga Yang Kritis Harus Dilibatkan. (ev0)

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Lomba Pembuatan Miniatur Tugu Perjuangan Desa Pedekik Bengkalis - Dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November dan sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Pemerintah Desa Pedekik mengadakan lomba membuat miniatur Tugu Perjuangan Pedek...
Memahami 5W + 1H Tentang Program Inovasi Desa (PID) Info Desa - Inovasi adalah sebuah kata serapan dari kata asalnya yang berbahas Inggris, yaitu innovation. Kata inovasi telah diakui secara resmi dalam Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indo...
Info Terbaru Gaji Perangkat Desa Akan Dinaikkan Pemerintah Top Info Desa – Info terbaru gaji perangkat desa akan dinaikkan oleh Pusat lewat perubahan Peraturan Pemerintah (PP). Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) pada bulan Januari yang lalu telah be...
Masyarakat Desa Ini Tolak Dana Desa 2,5 M, Tak Mau Kampungnya Dibangun Top Info Desa – Masyarakat desa ini menolak Dana Desa senilai 2,5 Milyar karena tidak ingin kampungnya dibangun. Sepertinya hal ini sangat jarang terjadi. Justeru yang ada biasanya malah minta tamb...
Indikasi Korupsi Dana Desa Capai 5000 Keluhan Di Kemendes, Apakah Desa... Info Desa – Kementerian Desa telah menerima aspirasi masyarakat terkait indikasi Korupsi dana Desa mencapai 5000 lebih aduan. Korupsi Dana Desa itu bisa jadi satu fenomena baru yang di bicarakan masya...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top