Info Desa, pedekik.com – Seiring meningkatnya kucuran Dana Desa dari Pusat setiap tahun, harus dibarengi dengan sistem manajemen yang baik dan pengawasan yang ketat. Karena jumlahnya yang mencapai hampir 1 Milyar per desa pada tahun 2017 ini, menyebabkan uang itu rawan untuk di selewengkan.

Kepala desa yang betul-betul murni niatnya ingin membangun desa, pasti berusaha mencari cara mencegah korupsi dana desa. Bukan hanya Kepala desa saja, tetapi juga perangkat dan jajaran lainnya yang mempunyai andil di pemerintahan desa.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dana desa maka warga harus ada yang kritis. Sehingga APBDesa yang bersumber dari uang pemerintah itu bisa di kelola secara transparan dan akuntabel. Dan pembangunan di desa pun akan berjalan maksimal.

Cara mencegah korupsi dana desa, selain transparansi dan publikasi sebaiknya kepala desa mengajak warga yang kritis untuk ikut andil dalam pengelolaan dana desa. Hal ini tentu saja harus di sesuaikan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu pola hidup para kades dan aparat-aparat pemerintahan desa juga harus dijaga. Jangan sampai karena mentang-mentang Kepala Desa, lantas gaya hidupnya mengikuti seolah pejabat kalangan elit.

“Kepala Desa harus berhati-hati dalam mengelola dana desa , Pesan saya, Kades harus tetap dalam pola hidup sederhana, walaupun desa dapat kucuran dana yang melimpah,” pesan Anggota Komisi VI DPR RI Juliari P Batubara dalam kunjungannya ke Desa Sendang Dawuhan, Rowosari Kabupaten Kendal, pada 13 Maret hari Senin kemarin.

Juliari menjelaskan, sikap dan prinsip untuk tidak korupsi ada pada diri sendiri. Kalau kepala Desa bisa menahan diri untuk tetap hidup dengan pola kesederhanaan dan tidak bergaya mewah, tentu akan terhindar dari tindak penyelewengan.

“Sekarang aparat penegak hukum sudah masuk ke desa-desa dalam rangka pengawasan. Jadi Kades selalu pertahankan dan budayakan pola hidup sederhana. Jika sebelumnya makan sepiring, kemudian sudah masuk dana desa ya tetap makan sepiring. semua harus dikelola transparan,” lanjut Anggota DPR RI dari PDI itu.

Kontrol diri sangat dibutuhkan supaya tidak terjerat korupsi, tambah besar dana desa semakin banyak pula godaananya. Sekarang banyak orang yang bergaya tinggi padahal sumbernya belum jelas.

Upaya pencegahan terhadap penyelewengan dana desa juga dilakukan pemerintah dengan mengikutsertakan aparat penegak hukum dalam pengawasan dana dari pusat tersebut. Jadi sekarang memang sudah seharusnya jaksa masuk desa dan bahkan KPK.

Cara mencegah korupsi dana desa dengan melibatkan warga yang kritis termasuk salah satu upaya yang efektif dan perlu di contoh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kepala Desa Sendang Dawuhan Kecamatan Rowosari, Bambang Utoro.

Beliau mengatakan saat kunjungan Anggota DPR RI Juliari itu ke desanya, dalam pengelolaan dana desa semua pihak mengawasi.

“Warga saya yang kritis, dalam pengelolaan dana desa saya ikutkan, sehingga bagi pemerintah desa mereka bisa menjadi kontrol dalam penggunaan anggaran dana desa dan pelaksanaan pembangunan jadi maksimal,” kata Kades Bambang Utoro seperti dilansir Metrojateng.com.

Langkah yang diambil Kepala Desa Sendang Dawuhan ini mungkin bisa ditiru oleh Kades lain di Indonesia. Sehingga program pemerintah untuk membangun Indonesia dari desa benar-benar terwujud dan sukses.

Disamping itu masyarakat desa sendiri harus proaktif terhadap pembangunan yang ada di desa serta berkomitmen akan menjalankan dan mengikuti program yang di tetapkan. Sebagai mana Di Desa Ini, Semua Warga Harus Mematikan Televisi Selama 2 Jam. (pdk)