Top Info Nasional – Survey Perangkat Desa dan PNS yang dilakukan oleh Charta Politika menunjukkan Prabowo lebih unggul di Pilpres 2019.

Prabowo ternyata lebih disenangi oleh para pegawai desa dan Pegawai Negeri Sipil dari pada pasangan Jokowi –Ma’ruf.

Hasil survey Charta Politika tersebut seolah memberikan kesan bahwa program unggulan Jokowi kepada desa tidak begitu berpengaruh terhadap elektabilitasnya.

Mungkin ini kurang mengenakkan bagi pasangan Jokowi dan tim suksesnya. Namun begitulah adanya di lapangan.

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa sepertinya lebih tertarik kepada program-program yang ditawarkan Prabowo-Sandi.

Hasil Survey perangkat desa untuk pilpres 2019 yang dilakukan oleh Lembaga Konsultan Politik Charta Politika dilaksanakan sekitar periode akhir Desember hingga awal Januari lalu. Demikian dilansir dari sinarkata.media edisi online (3/02/2019).

Selain itu, media popular tirto.id juga mengabarkan bahwa hasil survey kepada ASN menunjukkan angka 40,4 persen untuk Jokowi dan 44,4 persen memilih Prabowo. Sisa angka lainnya belum memberikan pilihan.

Sementara angka Charta Politika untuk kalangan Perangkat Desa, Prabowo-Sandiaga jauh lebih unggul ketimbang suara Jokowi.

Prabowo memperoleh elektabilitas 53,8 persen sedangkan Jokowi hanya berada di angka 30,8 persen. Dan sisa 15,4 persen nya belum menjatuhkan pilihan untuk pilpres 2019 mendatang.

Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan fenomena ini perlu mendapat perhatian timses Jokowi. Buktinya tidak mesti program kerakyatan kepada desa membuahkan hasil dukungan pilpres.

“Ini tentunya jadi catatan penting buat Jokowi dan timnya, bukan berarti kebijakan yang merakyat lantas akan menjadi dukungan suara untuk pilpres. Jokowi harus evaluasi diri terhadap kebijakan yang sudah dibuat,” ujar Adi Prayitno seperti dilansir Tirto.id, Sabtu (9/2/2019).

Masih menurut tirto.id, hasil survey perangkat desa tersebut bisa menggambarkan beberapa kesimpulan. Misalnya program dana desa Jokowi ternyata tidak menarik simpati besar masyarakat desa.

Memang kalau dilihat di lapangan, dana desa khusus prioritas terhadap pembangunan dan pemberdayaan. Dana itu tidak boleh digunakan untuk honor atau gaji perangkat desa,

Walaupun besaran anggaran APBN untuk dana desa terus meningkat, toh sebagian berpendapat bahwa hal itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengucurkannya ke desa.

Karena sebagaimana diketahui bahwa anggaran Negara tidak hanya diputuskan oleh Jokowi saja, melainkan Anggota dewan di DPR juga mempunyai andil disana.

Lebih lanjut Adi Prayitno berpendapat bahwa angka kemenangan untuk Prabowo pada survey dikalangan ASN dan pejabat desa itu karena faktor hasil kerja mesin pemenangan tim Prabowo.

Bahkan Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo, menganggap wajar jika Lembaga Charta Politika mendapati bahwa Prabowo-Sandi lebih unggul.

“Jadi sebenarnya kebijakan program dana desa itu dibahas dengan DPR. Bukan Cuma ketetapan Pemerintah. Hingga memang kewajiban Pemerintah untuk melaksanakannya,” jelas Roy Valiant seperti dilansir Tirto.id.

Terlepas dari hasil Survey perangkat desa diatas ternyata dikalangan kelurahan juga mengalami fenomena yang sama. Meskipun Pemerintah sudah mengalokasikan dana kelurahan mulai tahun ini.

Tapi Berapa sebenarnya Alokasi Dana Kelurahan 2019 Yang Dianggarkan Pemerintah Pusat?. (ev0)