Posisi Anda
Home > Nasional > Charta Politika, Survey Perangkat Desa dan PNS Prabowo Unggul Di Pilpres

Charta Politika, Survey Perangkat Desa dan PNS Prabowo Unggul Di Pilpres

survey perangkat desa

Top Info Nasional – Survey Perangkat Desa dan PNS yang dilakukan oleh Charta Politika menunjukkan Prabowo lebih unggul di Pilpres 2019.

Prabowo ternyata lebih disenangi oleh para pegawai desa dan Pegawai Negeri Sipil dari pada pasangan Jokowi –Ma’ruf.

Hasil survey Charta Politika tersebut seolah memberikan kesan bahwa program unggulan Jokowi kepada desa tidak begitu berpengaruh terhadap elektabilitasnya.

Mungkin ini kurang mengenakkan bagi pasangan Jokowi dan tim suksesnya. Namun begitulah adanya di lapangan.

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa sepertinya lebih tertarik kepada program-program yang ditawarkan Prabowo-Sandi.

Hasil Survey perangkat desa untuk pilpres 2019 yang dilakukan oleh Lembaga Konsultan Politik Charta Politika dilaksanakan sekitar periode akhir Desember hingga awal Januari lalu. Demikian dilansir dari sinarkata.media edisi online (3/02/2019).

Selain itu, media popular tirto.id juga mengabarkan bahwa hasil survey kepada ASN menunjukkan angka 40,4 persen untuk Jokowi dan 44,4 persen memilih Prabowo. Sisa angka lainnya belum memberikan pilihan.

Sementara angka Charta Politika untuk kalangan Perangkat Desa, Prabowo-Sandiaga jauh lebih unggul ketimbang suara Jokowi.

Baca Juga :   Pengurusan KTP Elektronik Dihentikan Sementara

Prabowo memperoleh elektabilitas 53,8 persen sedangkan Jokowi hanya berada di angka 30,8 persen. Dan sisa 15,4 persen nya belum menjatuhkan pilihan untuk pilpres 2019 mendatang.

Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan fenomena ini perlu mendapat perhatian timses Jokowi. Buktinya tidak mesti program kerakyatan kepada desa membuahkan hasil dukungan pilpres.

“Ini tentunya jadi catatan penting buat Jokowi dan timnya, bukan berarti kebijakan yang merakyat lantas akan menjadi dukungan suara untuk pilpres. Jokowi harus evaluasi diri terhadap kebijakan yang sudah dibuat,” ujar Adi Prayitno seperti dilansir Tirto.id, Sabtu (9/2/2019).

Masih menurut tirto.id, hasil survey perangkat desa tersebut bisa menggambarkan beberapa kesimpulan. Misalnya program dana desa Jokowi ternyata tidak menarik simpati besar masyarakat desa.

Memang kalau dilihat di lapangan, dana desa khusus prioritas terhadap pembangunan dan pemberdayaan. Dana itu tidak boleh digunakan untuk honor atau gaji perangkat desa,

Walaupun besaran anggaran APBN untuk dana desa terus meningkat, toh sebagian berpendapat bahwa hal itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengucurkannya ke desa.

Baca Juga :   Program Beasiswa S1 Tahun 2017 dari Institut Teknologi HB Bandung

Karena sebagaimana diketahui bahwa anggaran Negara tidak hanya diputuskan oleh Jokowi saja, melainkan Anggota dewan di DPR juga mempunyai andil disana.

Lebih lanjut Adi Prayitno berpendapat bahwa angka kemenangan untuk Prabowo pada survey dikalangan ASN dan pejabat desa itu karena faktor hasil kerja mesin pemenangan tim Prabowo.

Bahkan Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo, menganggap wajar jika Lembaga Charta Politika mendapati bahwa Prabowo-Sandi lebih unggul.

“Jadi sebenarnya kebijakan program dana desa itu dibahas dengan DPR. Bukan Cuma ketetapan Pemerintah. Hingga memang kewajiban Pemerintah untuk melaksanakannya,” jelas Roy Valiant seperti dilansir Tirto.id.

Terlepas dari hasil Survey perangkat desa diatas ternyata dikalangan kelurahan juga mengalami fenomena yang sama. Meskipun Pemerintah sudah mengalokasikan dana kelurahan mulai tahun ini.

Tapi Berapa sebenarnya Alokasi Dana Kelurahan 2019 Yang Dianggarkan Pemerintah Pusat?. (ev0)

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Langkah Membuat Website Resmi Kecamatan Dan Persyaratannya Nasional - Membuat website resmi kecamatan atau kantor camat sebenarnya sama saja dengan membuat website pada umumnya. Hanya saja yang sedikit berbeda adalah mengenai prosedur dan persyaratannya diban...
Pendamping Desa Pusat PNPM Mandiri Statusnya Sudah Dijelaskan Kemendes... Nasional - Dilema pendamping desa pusat bekas PNPM Mandiri era Presiden SBY kini statusnya sudah dijelaskan oleh Kemendesa Marwan Ja'afar. Menurut beliau program pemberdayaan masyarakat tersebut bukan...
Perangkat Desa Se Indonesia Akan Dipanggil Ke Istana Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) baru-baru ini bertemu dengan Calon Presiden terpilih Jokowi  di Wonogiri. Dalam pertemuan dengan perwakilan PPDI dari 18 provinsi tersebut, Jokowi berjanji ak...
Aturan Baru Tentang Daya Listrik Naik, Sedang dibahas Pemerintah Nasional – Tidak lama lagi Pemerintah akan menerapkan aturan baru mengenai daya listrik naik bagi rumah tangga. Karena saat ini sedang diadakan pembahasan antara Kementerian ESDM dan PT. PLN tentang h...
Penetapan Awal Ramadhan 1438 H Sudah dilakukan Muhammadiyah Nasional - Sebagaimana biasa menjelang masuk bulan puasa pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten akan melakukan penetapan awal ramadhan untuk menentukan kapan mulai puasa. Dari pemerintah biasan...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top