Posisi Anda
Home > Berita desa > Keterbukaan Informasi Publik Desa dalam Perspektif UU Nomor 14 Tahun 2008

Keterbukaan Informasi Publik Desa dalam Perspektif UU Nomor 14 Tahun 2008

Informasi Publik Desa

Top Info Desa – Informasi Publik Desa adalah semua jenis informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini masyarakat desa secara umum.

Pemerintahan desa merupakan sebuah Badan Publik yang menyelenggarakan penyelenggaraan Negara ditingkat bawah dalam sistem pemerintahan.

Teramat banyak keluhan yang saya terima terkait dengan betapa sulitnya rakyat mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di desanya, terutama mengenai pengelolaan keuangan desa.

Nukilan-nukilan berikut yang saya ambil dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semoga bisa memberi pencerahan atas keluhan tersebut.

Dengan mencermati UU No. 14 tahun 2008 ini juga, pembaca bisa menyimpulkan apa saja yang termasuk kedalam informasi publik desa, dan informasi yang dikecualikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BADAN PUBLIK DAN INFORMASI PUBLIK

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi, adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Baca Juga :   Perbedaan Kaur dan Kasi Dalam Pemerintahan Desa yang Paling Mendasar

2. Informasi Publik, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

ASAS

Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan, bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Baca Juga :   Ini Peran Strategis PKK Di Pemerintahan Desa

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta, suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat, yang meliputi :

  1. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  2. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  4. rencana kerja proyek, termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  5. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  6. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  7. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  8. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Baca Juga :   Turnamen Gasing Pedekik 17 Agustus 2012

Dengan nukilan di atas semoga anda paham dan tahu, dokumen pengelolaan keuangan desa itu termasuk dokumen atau informasi publik atau tidak?

Menurut saya (Nur Rozuqi) Jawabannya adalah, termasuk dokumen atau informasi publik.

Seharusnya Pemerintahan Desa demi menjaga stabilitas dan mewujudkan transparansi, tidak menutup diri terhadap informasi publik desa, khususnya kepada masyarakat desa, sehingga justeru malah menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang bisa berakibat lebih buruk bagi kehidupan bermasyarakat.

Semakin transparan suatu pemerintahan desa, maka dijamin desa itu akan semakin maju dan berkembang. (Nur Rozuqi)

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Data Laporan Bulanan Juli 2014 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan Juli Tahun 2014. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dalam a...
5 Cara Menyatukan Pemuda Desa Agar Kompak dan Maju Top Info Desa – Cara menyatukan pemuda desa supaya tercipta kekompakan untuk kemajuan desa bisa dibilang gampang-gampang susah. Bagaimana cara menyatukan pemuda desa? Semua orang tahu bahwa pemuda me...
Data Laporan Bulanan April 2014 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan April Tahun 2014. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dalam ...
Kepala Desa Pedekik Ke-1 H. MAKSUM IHSANKepala Desa Pedekik Ke-1Masa Bakti : 1980 - 1993   Profile H. Maksum Ihsan Nama Lengkap : H.Maksum Ichan Tempat Lahir    : Pedekik Tanggal Lahir    : 04-08-1937 ...
Rampung MUSDES II, PPIP Inbup Desa Pedekik Bengkalis Tinggal Menunggu ... Bengkalis - Program Inbup PPIP Kabupaten Bengkalis masih berjalan normal hingga akhir 2014 Tahun ini. Program dari Pemda Bengkalis yang di gagas oleh Bupati Kabupaten Bengkalis, Bpk Herliyan Saleh ini...
Nur Rozuqi
Seorang Pegiat dan peduli desa yang saat ini aktif sebagai Ketua Umum DPP FORSEKDESI, Direktur LEMBAGA KAJIAN DESA dan Pemangku PADEPOKAN DESA - ( Facebook : www.facebook.com/nur.rozuqi )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top