Top Info Desa – Masyarakat desa ini menolak Dana Desa senilai 2,5 Milyar karena tidak ingin kampungnya dibangun.

Sepertinya hal ini sangat jarang terjadi. Justeru yang ada biasanya malah minta tambah lebih banyak lagi kalau bisa.

Apalagi bagi Perangkat desa yang bekerja di Pemerintahan Desa. Pasti sangat senang kalau desanya bisa dapat bagian dana desa yang jumlahnya besar.

Namun di suatu desa yang terletak di Propinsi Banten ini justeru malah sebaliknya. Kepala Desa beserta masyarakatnya sepakat tidak mau menerima uang dari Pemerintah yang jumlahnya mencapai 2,5 Milyar.

Padahal anggaran sebesar itu untuk membangun desa yang bisa membuat desanya menjadi maju dan berkembang.

Adalah Masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten secara sepakat menolak bagian dana desa Rp2,5 miliar yang memang sudah jatahnya.

Mereka beranggapan bahwa pembangunan dari uang tersebut nanti bisa merusak kelestarian lingkungan dan adatnya.

“Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat,” kata Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Pemkab Lebak, Rusito seperti dikutip CNN Indonesia Kamis (14/2).

Rusito menyampaikan bahwa penolakan itu karena sudah menjadi keputusan masyarakat adat mereka. Menyikapi hal ini, kata Kadis PMD Lebak tersebut pihak Pemkab tidak bisa berbuat banyak.

Artinya Pemerintah menghargai kesepakatan adat Baduy masyarakat desa Kanekes itu.

“Kami menghormati dan menghargai keputusan adat warga Baduy. Sekarang dana 2,5 M itu dimasukkan ke anggaran kas daerah dan tidak bisa dikembalikan ke pemerintah pusat,” terang Rusito.

Jika memang masyarakat desa tidak mau menerima dana pusat itu nanti bisa diberikan kepada desa lain untuk pengalokasian tahun berikutnya, jelas Rusito lebih lanjut.

Masyarakat Baduy desa Kanekes menolak anggaran pusat itu karena khawatir pembangunan infrastruktur didesanya akan menggeser nilai-nilai budaya dan adat mereka.

Karena warga desa Kanekes Leuwidamar memang menghindari gaya hidup modern. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, penerangan listrik termasuk juga pembangunan jalan.

Masyarakat desa suku Baduy sangat menjaga kelestarian adat dan budaya leluhurnya turun temurun. Sehingga tidak mau desanya dibangun.

Padahal desa Baduy Kanekes di Lebak Banten itu mendapat jatah dana desa yang cukup besar karena termasuk desa tertinggal.

Kepala Desa Kanekes yang juga pemuka adat, Jaro Saija, menerangkan bahwa penolakan uang itu berdasarkan musyawarah pemangku adat.

Namun diketahui pada tahun sebelumnya masyarakat desa Baduy Kanekes itu telah menerima anggaran Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan tersebut.

“Iya benar, alasan ditolak sebab hasil kesepakatan. Para pemangku adat khawatir di sini kalau diterima akan diperkembangkan, dimajukan. Kan di sini tanah ulayat, masuk (dana desa) permanen, jalan paving block tidak boleh dilakukan. Takut nanti ada rusak,” terang Saija seperti dilansir detikcom, Kamis (14/2).

Yang jelas penolakan dana desa itu tidak ada kaitan dengan pilpres. Walaupun ada info Charta Politika, Survey Perangkat Desa Dan PNS Prabowo Unggul Di Pilpres. (ev0)