Posisi Anda
Home > Berita desa > Mengenal Sejarah Kepala Dusun Atau Sebutan Lainnya Di Desa (Tinjauan Historis Yudisial)

Mengenal Sejarah Kepala Dusun Atau Sebutan Lainnya Di Desa (Tinjauan Historis Yudisial)

Sejarah Kepala Dusun

Top Info Desa – Sejarah Kepala Dusun di desa atau sebutan lainnya ternyata keberadaannya memiliki historis yang panjang dan cukup menarik.

Kepala Dusun (Kadus) saat ini sudah termasuk kedalam jajaran Perangkat Desa yang memiliki hak yang sama dengan perangkat desa lainnya. Dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Desa Kepala Dusun menjabat sebagai Perangkat Kewilayahan.

Sebagai pengetahuan kita bersama, mari kita tinjau sejarah Kepala Dusun (KADUS) yang cukup menarik dari aspek Historis Yudisial nya.

Keberadaan Kepala Wilayah pada sebuah desa yang hanya terdiri atas satu perdikan/rumpun/wilayah, atau sebutan lainnya masih saja banyak yang gagal paham.

Karena itu, mari kita cermati uraian berikut ini :

1. Pada era :

  1. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
  2. UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
  3. UU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja; dan
  4. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
Baca Juga :   Charta Politika, Survey Perangkat Desa dan PNS Prabowo Unggul Di Pilpres

Ada jabatan SENDEN atau sebutan lainnya yang berkedudukan di Krajan (dusun induk) desa, berfungsi sebagai wakil Kepala Desa dan bertanggung jawab di wilayah Krajan.

Sedangkan di dusun atau sebutan lainnya yang terpisah dari Krajan dijabat KEPALA DUSUN atau sebutan lainnya.

Dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTKPDes) nya, SENDEN atau sebutan lainnya waktu itu adalah sebagai orang ke-dua setelah Kepala Desa atau sebutan lainnya.

Sedangkan KEPALA DUSUN atau sebutan lainnya pada era tersebut sebagai Kepala Wilayah Kampung yang terpisah dari induk desa.

2. Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Struktur Pemerintahan Desa (SOTKPDes) mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana jabatan sebagai orang ke-dua di Desa dipegang oleh SEKRETARIS DESA atau sebutan lainnya.

Adapun Jabatan SENDEN atau sebuatan lainnya, kemudian di beri SK Penyesuaian menjadi KEPALA DUSUN atau sebutan lainnya sampai habis masa jabatannya.

Baca Juga :   Memahami Maksud Kategori Desa Berkembang, Maju, Mandiri Dan Tertinggal

Dan khusus untuk desa yang hanya terdiri atas satu rumpun perkampungan (wilayah), setelah habis masa jabatan Kepala Dusun-nya (baca; Kepala Dusun hasil perubahan SK dari SENDEN), maka tidak dibenarkan diangkat KEPALA DUSUN baru. Karena jabatan Kepala Dusun tersebut hanya menghabiskan masa jabatan seorang SENDEN.

Sedangkan Desa yang terdiri atas dua rumpun perkampungan atau lebih, tetap harus diangkat Kepala Dusun baru.

3. Begitu pula pada era :

  1. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
  3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Dimana Jabatan Kepala Desa atau sebutan lainnya itu tidak ada wakilnya. Jadi Kepala Desa itu dipilih dan diangkat secara tunggal.

Kepala Dusun itu hanya sebagai perwakilan Kepala Desa yang ada di dusun (baik Krajan atau sebutan lainnya untuk pecahan perkampungan desa tersebut) yang berfungsi sebagai koordinator dan penanggung jawab wilayah dusunnya.

Baca Juga :   Download Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan PP No. 60/2014

4. Jadi terhadap topik KAPALA DUSUN atau sebutan lainnya, kita jangan melakukan analisa berdasarkan asumsi dan logika akal semata, tetapi harus pula berdasarkan Sejarah dan logika Hukum yang berlaku.

5. Selanjutnya tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Dusun (KADUS), silakan baca Pasal 4 dan Pasal 10 dari Permendagri No. 84 tahun 2015.

Itulah sekelumit sejarah keberadaan Kepala Dusun di desa serta Tugas Pokok dan fungsinya hingga saat ini. Dimana kedudukannya sudah setara dengan jabatan Perangkat Desa lainnya.

Pembicaraan tentang Perangkat Desa memang menjadi sangat menarik perhatian masyarakat, khususnya setelah lahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Termasuk juga menarik bagi kita untuk Memahami Jenis Laporan Kepala Desa Dan Pertanggungjawabannya Dalam Permendagri. (Nur Rozuqi)

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Kantor Desa Terbakar, Seluruh Isinya Dan 2,6 Ton Raskin Ludes Top Info Desa – Kantor Desa terbakar habis meludeskan seluruh isi dan berkas-berkas penting serta 2,6 ton Beras Miskin (Raskin). Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 04.30 pagi Jum’at (15/2) dan ber...
Kementerian Desa Berikan Bantuan Sapi Kepada Bumdes Tahun Ini Info Desa - Tahun 2017 ini kementerian desa akan menyalurkan bantuan sapi kepada Bumdes Bersama. Bantuan ternak sapi tersebut merupakan kegiatan pengembangan peternakan sapi terpadu yang di programkan...
Cara Daftar Email PNS Untuk Persyaratan Membuat Web Desa Info Desa - Cara daftar email PNS di website pnsmail.go.id tidak bisa dilakukan melalui form online seperti pembuatan email pada umumnya. Biasanya jika kita mau membuat email seperti gmail atau yahoom...
Tim 9 Desa Pedekik Berhasil Dibentuk Bengkalis - Pedekik.com, Hari Selasa 6 Januari 2015 pemerintah desa Pedekik telah membentuk Tim 9 melalui rapat umum di aula kantor desa. Rapat yang di mulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut selain me...
Cara Bikin Website Desa #3 Bengkalis - Pedekik.com, Lanjut mas bro... Ini artikel sambungan bagian 3 dari tutorial cara bikin website desa yang sudah saya tulis sebelumnya. (Lihat cara bikin website desa #2) Sedikit mengulang,...
Nur Rozuqi
Seorang Pegiat dan peduli desa yang saat ini aktif sebagai Ketua Umum DPP FORSEKDESI, Direktur LEMBAGA KAJIAN DESA dan Pemangku PADEPOKAN DESA - ( Facebook : www.facebook.com/nur.rozuqi )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top