Posisi Anda
Home > Berita desa > Mengenal Sejarah Kepala Dusun Atau Sebutan Lainnya Di Desa (Tinjauan Historis Yudisial)

Mengenal Sejarah Kepala Dusun Atau Sebutan Lainnya Di Desa (Tinjauan Historis Yudisial)

Sejarah Kepala Dusun

Top Info Desa – Sejarah Kepala Dusun di desa atau sebutan lainnya ternyata keberadaannya memiliki historis yang panjang dan cukup menarik.

Kepala Dusun (Kadus) saat ini sudah termasuk kedalam jajaran Perangkat Desa yang memiliki hak yang sama dengan perangkat desa lainnya. Dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Desa Kepala Dusun menjabat sebagai Perangkat Kewilayahan.

Sebagai pengetahuan kita bersama, mari kita tinjau sejarah Kepala Dusun (KADUS) yang cukup menarik dari aspek Historis Yudisial nya.

Keberadaan Kepala Wilayah pada sebuah desa yang hanya terdiri atas satu perdikan/rumpun/wilayah, atau sebutan lainnya masih saja banyak yang gagal paham.

Karena itu, mari kita cermati uraian berikut ini :

1. Pada era :

  1. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
  2. UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
  3. UU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja; dan
  4. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Ada jabatan SENDEN atau sebutan lainnya yang berkedudukan di Krajan (dusun induk) desa, berfungsi sebagai wakil Kepala Desa dan bertanggung jawab di wilayah Krajan.

Sedangkan di dusun atau sebutan lainnya yang terpisah dari Krajan dijabat KEPALA DUSUN atau sebutan lainnya.

Baca Juga :   UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

Dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTKPDes) nya, SENDEN atau sebutan lainnya waktu itu adalah sebagai orang ke-dua setelah Kepala Desa atau sebutan lainnya.

Sedangkan KEPALA DUSUN atau sebutan lainnya pada era tersebut sebagai Kepala Wilayah Kampung yang terpisah dari induk desa.

2. Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Struktur Pemerintahan Desa (SOTKPDes) mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana jabatan sebagai orang ke-dua di Desa dipegang oleh SEKRETARIS DESA atau sebutan lainnya.

Adapun Jabatan SENDEN atau sebuatan lainnya, kemudian di beri SK Penyesuaian menjadi KEPALA DUSUN atau sebutan lainnya sampai habis masa jabatannya.

Dan khusus untuk desa yang hanya terdiri atas satu rumpun perkampungan (wilayah), setelah habis masa jabatan Kepala Dusun-nya (baca; Kepala Dusun hasil perubahan SK dari SENDEN), maka tidak dibenarkan diangkat KEPALA DUSUN baru. Karena jabatan Kepala Dusun tersebut hanya menghabiskan masa jabatan seorang SENDEN.

Sedangkan Desa yang terdiri atas dua rumpun perkampungan atau lebih, tetap harus diangkat Kepala Dusun baru.

3. Begitu pula pada era :

  1. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
  3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Baca Juga :   Tentang Urgensi Pembangunan Embung Desa, Wajibkah Dibuat ?

Dimana Jabatan Kepala Desa atau sebutan lainnya itu tidak ada wakilnya. Jadi Kepala Desa itu dipilih dan diangkat secara tunggal.

Kepala Dusun itu hanya sebagai perwakilan Kepala Desa yang ada di dusun (baik Krajan atau sebutan lainnya untuk pecahan perkampungan desa tersebut) yang berfungsi sebagai koordinator dan penanggung jawab wilayah dusunnya.

4. Jadi terhadap topik KAPALA DUSUN atau sebutan lainnya, kita jangan melakukan analisa berdasarkan asumsi dan logika akal semata, tetapi harus pula berdasarkan Sejarah dan logika Hukum yang berlaku.

5. Selanjutnya tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Dusun (KADUS), silakan baca Pasal 4 dan Pasal 10 dari Permendagri No. 84 tahun 2015.

Itulah sekelumit sejarah keberadaan Kepala Dusun di desa serta Tugas Pokok dan fungsinya hingga saat ini. Dimana kedudukannya sudah setara dengan jabatan Perangkat Desa lainnya.

Pembicaraan tentang Perangkat Desa memang menjadi sangat menarik perhatian masyarakat, khususnya setelah lahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Termasuk juga menarik bagi kita untuk Memahami Jenis Laporan Kepala Desa Dan Pertanggungjawabannya Dalam Permendagri. (Nur Rozuqi)

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Lomba Desa Wisata Nusantara, Ini Persyaratan Pendaftaran dan Hadiahnya Top Info Desa – Lomba Desa Wisata merupakan ajang yang ditunggu-tunggu oleh Pemerintahan Desa sebagai sarana promosi wisata desa untuk menarik kunjungan wisatawan ke daerahnya. Pemerintah melalui Dir...
Inilah Syarat Membuat Akte Kelahiran Ke Kantor Desa Layanan - Pedekik.com. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang syarat-syarat membuat Akte Kelahiran.  Bahkan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran ke kantor desa pun tidak banyak ya...
Permendagri No. 96 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Antar Desa, Download P... Info Desa – Pemerintah baru saja menerbitkan Permendagri No. 96 tahun 2017 yang mengatur tentang tatacara kerjasama antar desa. Regulasi Peraturan menyangkut pemerintahan desa ini perlu di fahami oleh...
Keterbukaan Informasi Publik Desa dalam Perspektif UU Nomor 14 Tahun 2... Top Info Desa – Informasi Publik Desa adalah semua jenis informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini masyarakat desa secara umum. Pemerintahan desa merupakan sebuah Badan Publi...
Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-68 Pedekik Berjalan Lancar Bengkalis - Sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Desa Pedekik tidak ketinggalan menyambut hari HUT Kemerdekaan RI ke-68 dengan mengadakan apel upacara pengibaran Bendera Merah Putih yang di adakan di ...
Nur Rozuqi
Seorang Pegiat dan peduli desa yang saat ini aktif sebagai Ketua Umum DPP FORSEKDESI, Direktur LEMBAGA KAJIAN DESA dan Pemangku PADEPOKAN DESA - ( Facebook : www.facebook.com/nur.rozuqi )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top