Posisi Anda
Home > Berita desa > Pembagian Tupoksi Dan Kewenangan Dua Kementerian Terhadap Pemerintahan Desa

Pembagian Tupoksi Dan Kewenangan Dua Kementerian Terhadap Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa

kementerian desa

Berita Desa – Pedekik.com, Setelah terjadi polemik dan kerancuan terhadap kewenangan pengurusan pemerintahan desa beberapa waktu lalu, akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) untuk mengakhiri permasalahan tersebut.

Peraturan Presiden yang di undangkan tahun 2015 itu mengatur tugas dan fungsi dari masing-masing Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ).

Untuk tupoksi Kementerian Dalam Negeri  diatur dengan Perpres No. 11 Tahun 2015, sedangkan tupoksi untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi diatur dengan Perpres No. 12 Tahun 2015.

Dengan adanya pembagian kewenangan terhadap pengelolaan Desa kepada dua Kementerian itu, secara tidak langsung Pemerintahan Desa saat ini berada dibawah dua naungan. Sehingga pertanggungjawabannya pun otomatis akan mengarah kepada dua cabang.

Adapun pembagian tupoksi dan kewenangan dua kementerian terhadap pemerintahan desa tersebut bisa di gambarkan seperti tabel berikut :

KEMENDAGRI KEMENDES PDTT
 Tugas Menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
 Fungsi  Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
 Dasar  Perpres No. 11/2015 Perpres No. 12/2015
 Badan Pelaksana
 
 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.Bagian Urusan : Penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengelola-an keuangan dan aset desa, pemilihan kepala desa dan produk hukum desa.  – Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masayarakat Desa.Bagian Urusan : Pengelola-an pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pemberdayaan. 
 – Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.Bagian Urusan : merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan desa, sarana/prasarana dan ekonomi pendesaan. 
Baca Juga :   Kementerian Desa Berikan Bantuan Sapi Kepada Bumdes Tahun Ini

 

Kalau dilihat dari bagian urusan yang di kelola oleh dua kementerian diatas bisa dikatakan Kemendagri mengurus masalah administrasi pemerintahan, kependudukan dan keuangan yang lebih mengarah kedalam urusan kantor desa.

Sementara bagian yang di kelola oleh Kemendes PDTT lebih banyak tertuju kepada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan perekonomian yang mana lebih cenderung kepada pembangunan fisik yang sifatnya berada diluar kantor desa.

Jadi dengan telah di-undangkan-nya dua Perpres tahun 2015 itu sedikit menjadi jelas benang merah pembatas tentang pembagian tupoksi dan kewenangan antara dua Kementerian yang berada di dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi tersebut. ( evo )

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Pembukaan MTQ Ke-27 Desa Pedekik 2014   Bengkalis - Mtq Ke 27 Tingkat Desa Pedekik untuk tahun anggaran 2013 dilaksanakan di Dusun Kelapasari. Acara Pembukaan yang dilakukan pada hari Selasa Malam Rabu tanggal 7 Januari 2014 kemaren berla...
Inilah Syarat Membuat Akte Kelahiran Ke Kantor Desa Layanan - Pedekik.com. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang syarat-syarat membuat Akte Kelahiran.  Bahkan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran ke kantor desa pun tidak banyak ya...
Mengenal Sistem Pilkades E-Voting, Begini Mekanismenya Info Desa, Pedekik.com - Di beberapa daerah sudah ada yang melaksanakan sistem pilkades e-voting dengan memanfaatkan teknologi. Walaupun pemilu dengan cara ini sejatinya ditargetkan untuk diterapkan p...
Gunakan Aplikasi Ruang Desa Untuk Mengatasi Permasalahan Desa Aplikasi Desa - Pedekik.com, Kemajuan teknologi benar-benar membawa manfaat yang positif bagi perkembangan desa-desa di indonesia. Hal ini terbukti dengan di luncurkannya aplikasi Ruang Desa oleh Keme...
Peresmian Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Pedekik Bengkalis - Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Kabupaten Bengkalis beberapa waktu yang lalu secara resmi telah menetapkan Kebun Bibit Desa Kelompok Wanita 'Nabati Yasa' sebagai Kawasan Rumah Pangan ...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top