Bengkalis – Program Jamkesmasda atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Untuk Kabupaten Bengkalis akan ditiadakan pada tahun 2017 nanti. Yang selama ini warga Bengkalis cukup menggunakan KK dan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dirumah sakit, mulai 2017 sistem ini tidak berlaku lagi.

Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan program Jamkesmasda sejak tahun 2011 itu tak bisa diteruskan. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Bapak H. Burhanuddin pertama sekali disebabkan adanya aturan nasional yang menyangkut Jaminan Sosial bagi masyarakat secara Nasional. Jika ini diterapkan akan terbentur dengan Undang-undang Pusat.

“Pemerintah Bengkalis sebenarnya berharap program berobat gratis ini masih bisa berjalan. Tapi terkait adanya Undang-Undang yang mengatur masalah Sistem Jaminan Sosial Nasional, program Jamkesmasda tersebut tak bisa lagi dilanjutkan. Tahun 2016 ini terakhir program tersebut dilaksanakan,” jelas Sekda Bengkalis, H Burhanuddin saat memberikan sambutan pada acara aksi layanan kesehatan yang diadakan MUI Kabupaten Bengkalis pada hari Minggu 3/4/2016 di desa Tameran Kecamatan Bengkalis.

Namun bagi masyarakat Bengkalis tidak perlu khawatir karena sekarang untuk masalah pelayanan kesehatan langsung di tangani pusat melalui program BPJS. Berdasarkan info dari BPJS Bengkalis beberapa waktu lalu, saat sosialisasi BPJS kepada perangkat desa di Kantor Camat Bengkalis, untuk Kabupaten Bengkalis terdapat sekitar 108 ribu Kartu BPJS yang sudah terdaftar.

Dari jumlah itu sebagian kecil di cetak di BPJS Cabang Dumai. Selebihnya berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pusat di Jakarta. Pendistribusian kartu kepada masyarakat berjalan secara bertahap atau berangsur.

sehingga saat ini ada sebagian masyarakat yang sudah menerima Kartu Indonesia Sehat tersebut dan masih banyak yang belum. Hanya saja berdasarkan pemantauan di lapangan banyak kartu BPJS tersebut yang datanya tidak sesuai dengan pemiliknya.

Ada yang tanggal lahirnya salah ada juga yang alamatnya tidak sesuai dan terkadang penulisan nama pemilik pun tidak tepat. Namun begitu kita perlu apresiasi terhadap program yang sudah di usahakan oleh pemerintah.

Berbicara mengenai BPJS, memang banyak polemik yang terjadi di masyarakat. Hal ini mungkin karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan undang-undang yang dilakukan masa pemerintahan kepemimpinan Jokowi.

Bukan hanya BPJS atau Kartu Indonesia Sehat yang penerapannya belum optimal, contoh lain misalnya terkait dengan status para fasilitator atau pendamping desa pusat untuk kegiatan PNPM di masa SBY.

Namun untuk bekas pendamping desa program PNPM, beberapa waktu lalu pihak menteri desa telah membuat konferensi pers di Jakarta. Sehingga sekarang Pendamping Desa Pusat PNPM Mandiri Statusnya Sudah Dijelaskan Kemendesa.