Posisi Anda
Home > Nasional > Untuk Apa Dana Kecamatan Dari Pusat Yang Sedang dikaji Pemerintah?

Untuk Apa Dana Kecamatan Dari Pusat Yang Sedang dikaji Pemerintah?

Dana Kecamatan

Top Info Nasional – Dana kecamatan dari pusat sedang dikaji oleh pemerintah mengenai penggunaan dan sistem penyaluran serta sumbernya.

Beberapa waktu lalu Kementerian Dalam Negeri mengadakan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) dengan para camat di beberapa tempat. Antara lain di Manado dan Palembang. Baru-baru ini juga diadakan Rakor dengan camat di Jakarta pada Rabu (20/3/2019) yang lalu.

Dalam berbagai kesempatan rakor itu, banyak para camat di Indonesia yang mengeluhkan tentang dana fungsi untuk kecamatan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dan Tjahjo sendiri mengaku sudah menyampaikan keluhan para camat tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun sampai saat ini permintaan itu belum terpenuhi. Dan saat ini pembahasan masalah dana kecamatan dari pusat itu sedang dikaji.

Dilansir dari CNN Indonesia, Mendagri Tjahjo Kumolo berjanji akan mengusulkan dana kecamatan itu sebesar Rp 100 juta per kecamatan kepada Sri Mulyani.

Hal itu Ia sampaikan pada Rakornas camat hari Rabu (20/3) lalu didepan 500 camat yang hadir di Hotel Ciputra Jakarta.

“Untuk dana pembangunan kecamatan sudah cukup. Tapi mereka menanyakan dana fungsi pembinaan, ada apa tidak?” ujar Mendagri seperti dilansir CNN.

Baca Juga :   Mantap! Desa Terbaik Akan Dapat Tambahan Dana Dari Pemda

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi hal tersebut berjanji akan membicarakan lebih lanjut rencana dana kecamatan itu bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dalam sambutan Rakor Camat di Jakarta tersebut Sri Mulyani mengatakan bahwa camat punya peran yang penting dalam tata kelola administrasi dan sistem pemerintahan Indonesia.

“Bisa dikatakan peran camat sangat strategis dan sangat menentukan,” kata Menteri Keuangan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat di Hotel Ciputra Jakarta.

Dalam pembinaan mengelola keuangan, camat memiliki peran yang krusial dan langsung berhubungan dengan masyarakat di desa dan kelurahan.

Menurut Sri Mulyani, kecepatan pembangunan Indonesia hanya akan mencapai titik maksimal jika camat mampu mengimbangi kecepatan lari (pembangunan) presiden.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan di kecamatan, penting juga memberikan dukungan kepada camat berupa anggaran dana kecamatan tersebut.

Tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta camat tidak hanya bertindak sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan di tingkat kelurahan hingga desa. Namun harus bisa menjadi Pembina. Terutama mengatasi masalah kepala desa atau lurah yang belum memiliki kapasitas menyelenggarakan pemerintahan.

Baca Juga :   Charta Politika, Survey Perangkat Desa dan PNS Prabowo Unggul Di Pilpres

Dan yang paling penting ia meminta kepada kecamatan untuk memastikan akuntabilitas dari dana kecamatan itu jika dianggarkan nantinya.

Lantas untuk apa kegunaan alokasi dana kecamatan dari pusat yang akan dikaji pemerintah itu?

Menurut keterangan Menteri Dalam Negeri, usulan anggaran tersebut nantinya bisa menjadi dana fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa serta dana kelurahan.

Dana tersebut, kata Tjahjo, digunakan untuk operasional camat mengawasi dana desa dan dana kelurahan.

Misalnya untuk uang bensin berkunjung ke desa atau uang makan saat mengundang tokoh masyarakat.

Menteri Tjahjo berharap anggaran Dana Kecamatan pusat yang sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu bisa direalisasikan tahun ini.

Terkait dengan akuntabilitas dana pusat untuk camat seperti yang diharapkan oleh Sri Mulyani, pihak kecamatan memang dituntut untuk transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu pemerintah kecamatan sangat perlu memiliki sebuah website. Oleh sebab itu bagi anda pegawai kantor camat, coba baca Langkah Membuat Website Resmi Kecamatan Dan Persyaratannya. (ev0)

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Pendeta Se-DKI Sepakat Tidak Dukung Ahok Di Pilkada Jakarta Putaran Ke... Nasional - Pilkada Jakarta putaran kedua akan digelar dalam waktu dekat. Kedua kubu Anis-Sandi dan Ahok Djarot masing-masing berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan proses pemilihan Kepala Daerah Pro...
Daftar Nama PNS yang Tidak Terdata Di BKN, 57 Ribu Orang Nasional - Jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Dari jumlah sebanyak itu, Daftar nama PNS yang tidak terdata di BKN Pusat hasil dari PUPNS adalah 57 ribu orang. Baik yang berada di daerah m...
NAMA DOMAIN: Rancangan Peraturan Menteri Diuji Publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang pengelolaan nama domain siap diuji publik pada bulan ini. RPM tersebut mengatur tata cara pendaftaran registri dan registrar domain, serta keamanan domain ...
Berikut Informasi CPNS Honorer K2 Dari Kemenpan RB 2018 Nasional – Informasi CPNS Honorer K2 tahun 2018 sangat ditunggu-tunggu beritanya oleh para tenaga honor baik di pusat maupun daerah. Baik yang berprofesi sebagai guru maupun pegawai umum. Kabar bai...
Pendataan Potensi Desa Akan Di Lakukan Pemerintah Pada Bulan Mei Nasional – Pemerintah akan melakukan pendataan ulang potensi desa. Pendataan ini akan di mulai bulan Mei depan yang akan dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Pendataan Potensi desa menurut K...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top