Posisi Anda
Home > Berita desa > UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap optimistis pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tetap disahkan paling lambat sekitar Juni tahun 2013.

Hal ini dikemukakan Pimpinan Pansus Revisi UU Nomor 32 tahun 2004, Ibnu Munzir saat melakukan dialog dengan masyarakat Desa Pedongga, Kecamatan Tikke Raya di Mamuju Utara, Minggu.

Menurut Ibnu Munzir, revisi UU Nomor 32 tahun 2004 belum ada titik terang karena masing-masing anggota DPR RI yang ada di Jakarta masih tarik ulur.

Ibnu yang juga anggota DPR RI daerah pemilihan Sulbar ini menyampaikan substansi cakupan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terlalu luas sehingga pemerintah memandang untuk memecah menjadi tiga UU baru.

Ketiga UU baru itu akan mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Pilkada, sebab UU Nomor 32 Tahun 2004 dirasa sangat kurang rinci untuk pengaturan masalah pemerintahan desa (khususnya alokasi anggaran, manajemen keterwakilan warga) maupun pilkada.

“Pembahasan revisi UU ini masih berjalan alot, termasuk UU Pilkada dan UU Pemerintahan Desa masih tarik menarik. Kita berharap, tahun ini bisa kita tuntaskan dalam rangka mewujudkan semangat rasa adil untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Terhadap UU Pemerintahan Desa kata politisi partai Golkar ini menyampaikan, dipandang perlu untuk menjadi produk UU baru dalam rangka mendorong peningkatan kebijakan anggaran untuk masyarakat perdesaan.

“Kemiskinan di Indonesia masih menumpuk pada wilayah perdesaan. Makanya, perlu dibuatkan UU tersendiri sehingga pemerintah pusat juga bisa memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan di desa,”jelas Ibnu yang juga anggota komisi V DPR RI.

Ia menyampaikan, UU pemerintah desa ini sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa yang hingga kini belum sesuai apa yang diharapkan.

“UU pemerintahan desa ini akan diberikan penguatan-penguatan tugas dan wewenang dalam mengelola anggaran di desa. Termasuk asas pembantuan tugas tugas pembantuan yang tidak dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten dialihkan ke pemerintah desa,”katanya.

Ke depan kata dia, maka desa juga akan bisa mendapatkan dana pembantuan masyarakat desa melalui DAD (Dana Anggaran Desa) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk desa.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/21/mll9iu-dpr-optimis-uu-pemerintahan-desa-disahkan

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Persyaratan membuat Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah ( SKRPT )... Berikut adalah Persyaratan membuat Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah ( SKRPT ) untuk tanah bekas garapan hutan ke Kantor Camat Bengkalis. Dasar hukum : Perda Kabupaten Bengkalis No. 31 Tahun...
Data Laporan Bulanan April 2015 Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan April Tahun 2015. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dalam ...
Program Internet Desa Kementerian Komunikasi dan Informatika optimistis Program Desa Punya Internet dapat direalisasikan sepenuhnya pada 2011 meskipun target yang disampaikan kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015....
Kepala Desa Termuda Se Propinsi Ini Sang Visioner Masa Depan Info Desa – Walaupun berstatus Kepala Desa termuda di salah satu Propinsi Indonesia ini, namun Visi Misi yang di canangkan tidak kalah visioner dengan Kades lain yang seangkatan dengannya. Adalah Pemu...
Lomba Pembuatan Miniatur Tugu Perjuangan Desa Pedekik Bengkalis - Dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November dan sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Pemerintah Desa Pedekik mengadakan lomba membuat miniatur Tugu Perjuangan Pedek...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top