Posisi Anda
Home > Berita desa > UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap optimistis pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tetap disahkan paling lambat sekitar Juni tahun 2013.

Hal ini dikemukakan Pimpinan Pansus Revisi UU Nomor 32 tahun 2004, Ibnu Munzir saat melakukan dialog dengan masyarakat Desa Pedongga, Kecamatan Tikke Raya di Mamuju Utara, Minggu.

Menurut Ibnu Munzir, revisi UU Nomor 32 tahun 2004 belum ada titik terang karena masing-masing anggota DPR RI yang ada di Jakarta masih tarik ulur.

Ibnu yang juga anggota DPR RI daerah pemilihan Sulbar ini menyampaikan substansi cakupan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terlalu luas sehingga pemerintah memandang untuk memecah menjadi tiga UU baru.

Ketiga UU baru itu akan mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Pilkada, sebab UU Nomor 32 Tahun 2004 dirasa sangat kurang rinci untuk pengaturan masalah pemerintahan desa (khususnya alokasi anggaran, manajemen keterwakilan warga) maupun pilkada.

“Pembahasan revisi UU ini masih berjalan alot, termasuk UU Pilkada dan UU Pemerintahan Desa masih tarik menarik. Kita berharap, tahun ini bisa kita tuntaskan dalam rangka mewujudkan semangat rasa adil untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Baca Juga :   Klasifikasi Desa Menurut Tingkat Perkembangannya.

Terhadap UU Pemerintahan Desa kata politisi partai Golkar ini menyampaikan, dipandang perlu untuk menjadi produk UU baru dalam rangka mendorong peningkatan kebijakan anggaran untuk masyarakat perdesaan.

“Kemiskinan di Indonesia masih menumpuk pada wilayah perdesaan. Makanya, perlu dibuatkan UU tersendiri sehingga pemerintah pusat juga bisa memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan di desa,”jelas Ibnu yang juga anggota komisi V DPR RI.

Ia menyampaikan, UU pemerintah desa ini sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa yang hingga kini belum sesuai apa yang diharapkan.

“UU pemerintahan desa ini akan diberikan penguatan-penguatan tugas dan wewenang dalam mengelola anggaran di desa. Termasuk asas pembantuan tugas tugas pembantuan yang tidak dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten dialihkan ke pemerintah desa,”katanya.

Ke depan kata dia, maka desa juga akan bisa mendapatkan dana pembantuan masyarakat desa melalui DAD (Dana Anggaran Desa) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk desa.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/21/mll9iu-dpr-optimis-uu-pemerintahan-desa-disahkan

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Cara Download Aplikasi SID Untuk Membuat Website Desa Info Desa - Tulisan ini merupakan reply dari beberapa teman penggiat desa yang merasa kesulitan dalam melakukan download aplikasi SID untuk membuat website desa langsung dari sumbernya. Padahal unt...
KH. Fatchurrahman Tahir Berikan Pencerahan Pada Acara Belo Kampung Ped... Bengkalis - Pedekik.com, Pemerintah Desa Pedekik beberapa hari lalu mengadakan acara Belo Kampung dihalaman MTS Nurul Jadid Pedekik pada hari Kamis lebih kurang pukul 9 pagi. Acara  belo kampung ta...
Kepala Desa Pedekik Ke-1 H. MAKSUM IHSANKepala Desa Pedekik Ke-1Masa Bakti : 1980 - 1993   Profile H. Maksum Ihsan Nama Lengkap : H.Maksum Ichan Tempat Lahir    : Pedekik Tanggal Lahir    : 04-08-1937 ...
Akibat Biaya Pengurusan Surat Tanah, Semua Perangkat Desa ini Di Perik... Info desa - Biaya Pengurusan surat tanah di wilayah perdesaan terkadang menjadi boomerang bagi perangkat desa. Tidak sedikit juga yang menjadi kontroveri dan muncul polemik. Karena desa merupakan peme...
Ini Peran Strategis PKK Di Pemerintahan Desa Info Desa - Peran PKK di Pemerintahan Desa sangatlah strategis untuk kemajuan pembangunan dan bidang pemberdayaan. Bagaimanapun juga para perempuan di desa memegang peranan penting. Kelompok PKK at...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top