Posisi Anda
Home > Berita desa > UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

UU Pemerintahan Desa Optimis Akan Disahkan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap optimistis pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tetap disahkan paling lambat sekitar Juni tahun 2013.

Hal ini dikemukakan Pimpinan Pansus Revisi UU Nomor 32 tahun 2004, Ibnu Munzir saat melakukan dialog dengan masyarakat Desa Pedongga, Kecamatan Tikke Raya di Mamuju Utara, Minggu.

Menurut Ibnu Munzir, revisi UU Nomor 32 tahun 2004 belum ada titik terang karena masing-masing anggota DPR RI yang ada di Jakarta masih tarik ulur.

Ibnu yang juga anggota DPR RI daerah pemilihan Sulbar ini menyampaikan substansi cakupan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terlalu luas sehingga pemerintah memandang untuk memecah menjadi tiga UU baru.

Baca Juga :   Kepengurusan Baru BPD Pedekik Periode 2015 - 2021

Ketiga UU baru itu akan mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Pilkada, sebab UU Nomor 32 Tahun 2004 dirasa sangat kurang rinci untuk pengaturan masalah pemerintahan desa (khususnya alokasi anggaran, manajemen keterwakilan warga) maupun pilkada.

“Pembahasan revisi UU ini masih berjalan alot, termasuk UU Pilkada dan UU Pemerintahan Desa masih tarik menarik. Kita berharap, tahun ini bisa kita tuntaskan dalam rangka mewujudkan semangat rasa adil untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Terhadap UU Pemerintahan Desa kata politisi partai Golkar ini menyampaikan, dipandang perlu untuk menjadi produk UU baru dalam rangka mendorong peningkatan kebijakan anggaran untuk masyarakat perdesaan.

“Kemiskinan di Indonesia masih menumpuk pada wilayah perdesaan. Makanya, perlu dibuatkan UU tersendiri sehingga pemerintah pusat juga bisa memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan di desa,”jelas Ibnu yang juga anggota komisi V DPR RI.

Baca Juga :   Tugas Dan Fungsi Kepala Urusan ( Kaur ) Keuangan Dalam Pemerintahan Desa

Ia menyampaikan, UU pemerintah desa ini sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa yang hingga kini belum sesuai apa yang diharapkan.

“UU pemerintahan desa ini akan diberikan penguatan-penguatan tugas dan wewenang dalam mengelola anggaran di desa. Termasuk asas pembantuan tugas tugas pembantuan yang tidak dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten dialihkan ke pemerintah desa,”katanya.

Ke depan kata dia, maka desa juga akan bisa mendapatkan dana pembantuan masyarakat desa melalui DAD (Dana Anggaran Desa) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk desa.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/21/mll9iu-dpr-optimis-uu-pemerintahan-desa-disahkan

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan D... Berita Desa – Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuang...
PNPM Mandiri Perkotaan Pedekik Resmikan Gedung Pelatihan Menjahit R... Bengkalis - Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) desa Pedekik Bengkalis beberapa waktu lalu telah selesai mengemban tugas dalam menjalankan program PNPM Mandiri Perkotaan. BKM sebagai mitra pembangunan ...
Peran Masyarakat dalam Pembangunan Kunci Keberhasilan Dana Desa Info Desa – Peran masyarakat desa dalam pembangunan sangat menentukan sejauh mana keberhasilan pembangunan di desa. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa di tawar lagi. Semakin tinggi tingka...
Jadikan Peluang Pasar Tradisional Desa Sebagai Destinasi Wisata Info Desa – Pasar Tradisional Desa ternyata bisa dijadikan sebagai obyek wisata yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa Bahkan hampir mayoritas Peluang Bisnis Yang M...
Lomba Kebersihan Lingkungan Dan Keaktifan Pos Kamling Antar RW Tingkat... Bengkalis - Dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan desa dan keamanan, pemerintah desa Pedekik akan mengadakan Lomba Kebersihan Dan Keaktifan Pos Kamling antar RW Tahun 2014. Hal ini diadakan ...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top