Info Desa – Peran masyarakat desa dalam pembangunan sangat menentukan sejauh mana keberhasilan pembangunan di desa. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa di tawar lagi. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap program-program desa maka desa akan menjadi cepat berkembang.

Namun permasalahannya, bagi masyarakat desa biasanya mereka akan sangat bersedia untuk mendukung pembangunan jika pemerintah desa transparan dalam hal keuangan desa dan membuka diri secara luas terhadap keterlibatan masyarakatnya.

Oleh sebab itulah Sekjen Kementerian Desa PDTT meminta pengelolaan dana desa dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab. Ia menghimbau agar pemerintah desa meningkatkan kuantitas warganya untuk ikut terlibat dalam menyusun program pembangunan. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

“Kami berharap pemerintah desa transparan mengelola keuangan desa dan melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan,” ujar Anwar Sanusi dalam acara Sosialisasi Dana Desa di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (6/11/2017).

Sekretaris Jendral Kementerian Desa dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa dana desa merupakan komitmen pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga pembangunan Indonesia dari desa benar-benar bisa terwujud sebagaimana nawacita presiden.

Jika peran masyarakat desa bisa menyentuh dalam perencanaan dan penganggaran otomatis kegiatan desa akan mengikuti kehendak masyarakat dan bisa menyesuaikan mana yang prioritas. Sehingga perencanaan semakin terarah dan masyarakat ikut bertanggung jawab atas desanya.

Namun begitu bisakah hal seperti ini di wujudkan dengan mudah? Jawabannya, jika Kepala Desa tidak memandang perbedaan pada masyarakatnya dan menekan keinginan untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan golongan maka hal itu pasti akan terwujud.

Dan inti dari komitmen yang cukup bagus itu harus di awali dengan transparansi penganggaran dan penggunaan dana yang masuk di desa. Nah hal ini biasanya salah satu factor yang dianggap sensitive oleh sebagian Kepala desa dan perangkat yang memang ikut terlibat langsung.

“Kami berharap kesejahteraan masyarakat desa benar-benar meningkat seiring bertambahnya besaran dana desa setiap tahun. Ajak warga desa secara proporsional ketika menyusun anggaran dan perencanaan pembangunan. Sehingga APBDesa bisa selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pemerintahan desa,” lanjut Anwar Sanusi di hadapan para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Pasuruan.

Dalam sosialisasi dana desa di Kabupaten Pasuruan yang juga dihadiri anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasih, dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Anwar menjelaskan saat ini Kemendes PDTT memiliki empat program unggulan. Yaitu Prukades, Bumdes, Embung desa dan sarana olahraga.

“Keempat program prioritas tersebut bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan. Jadi pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan harus mempertimbangkan keempat program prioritas tersebut,” ujarnya.

Jika pemerintah membatasi peran masyarakat desa dalam semua proses pembangunan, maka dijamin akan muncul gejolak yang justeru malah menjadi beban bagi Kepala desa dan aparatur yang menjadi pionirnya. Apalagi kalau ada unsur-unsur memanfaatkan kesempatan sebagai pemegang keuangan desa.

Lebih jauh Sekretaris Jendral Kementerian desa itu menegaskan peran dari dana desa akan semakin berpengaruh ke depannya. Apalagi saat ini pemerintah tengah mendorong agar dana desa bisa dimanfaatkan menjadi program padat karya cash. Yang mana semua program pembangunan di desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat desa.

Selain itu pemerintah juga sedang mengoptimalkan peran Bumdes menjadi sumber kekuatan ekonomi desa. Dan Bumdes diharapkan mampu menciptakan unit usaha yang sesuai dengan keadaan masyarakatnya.

Oleh karena itu Pemerintah sudah menyiapkan beberapa program Bumdes di desa sebagaimana yang sudah di beritakan dalam Ini Unit Usaha Pokok Bumdes Seluruh Indonesia Tahun 2018. (ev0)