Top Info Desa – Aplikasi Epdeskel Kemendagri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengisi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna menentukan status tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa hasil dari isian formulir evaluasi diri yang ada didalam aplikasi epdeskel ini terdiri dari 3 kategori. Yaitu : Desa Kurang Berkembang Desa Berkembang Desa
Tag: mendagri
Untuk Apa Dana Kecamatan Dari Pusat Yang Sedang dikaji Pemerintah?
Top Info Nasional – Dana kecamatan dari pusat sedang dikaji oleh pemerintah mengenai penggunaan dan sistem penyaluran serta sumbernya. Beberapa waktu lalu Kementerian Dalam Negeri mengadakan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) dengan para camat di beberapa tempat. Antara lain di Manado dan Palembang. Baru-baru ini juga diadakan Rakor dengan camat di Jakarta
Menteri Tjahjo Kumolo Mengingatkan Dana Desa Ada Karena Jokowi, Benarkah?
Top Info Desa – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada Kepala Desa bahwa adanya dana desa karena Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dihadapan ribuan Kepala Desa yang ikut hadir dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada hari Rabu (20/2/2019) di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta. Melansir berita Tempo.co
Kapan Blangko KTP Elektronik Tersedia? Ini Penjelasannya
Nasional - Ketersediaan blangko KTP Elektronik sudah lama kehabisan stok. Sehingga menjadi permasalahan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam melayani masyarakat yang ingin mengganti atau membuat E-KTP baru. Mulai sekitar akhir 2016 blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut telah habis secara nasional. Selama periode ini tidak sedikit warga yang
Mendagri Minta Tolak Perekrutan Pendamping Desa Yang Tidak Kompeten
Info Desa - Pemerintah melalui kemendesa akan melaksanakan penerimaan seleksi pendamping desa tahap ke- 2 pada tahun ini. Perekrutan pendamping desa ini merupakan kegiatan yang di kelola oleh kemendesa, bukan kemendagri. Namun beberapa hari lalu Mendagri Tjahyo Kumolo, diketahui meminta agar Kepala Daerah tidak menerima calon pendamping desa yang tidak berkompeten.