Posisi Anda
Home > Nasional > NAMA DOMAIN: Rancangan Peraturan Menteri Diuji Publik

NAMA DOMAIN: Rancangan Peraturan Menteri Diuji Publik

domain-pedekikRancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang pengelolaan nama domain siap diuji publik pada bulan ini.

RPM tersebut mengatur tata cara pendaftaran registri dan registrar domain, serta keamanan domain dalam negeri (.id).

Direktur E-Business Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Azhar Hasyim mengatakan saat ini RPM sampai pada tahap penyelesaian.

“Materinya sudah selesai. Melalui RPM ini pemerintah menyiapkan sebuah sistem untuk mengelola pendaftaran hingga keamanan domain di Indonesia. Tinggal menunggu penyelesaian dari sisi hukum saja,” ujarnya di sela-sela acara Diskusi Umum Terbuka Pengelola Domain Internet Indonesia (PANDI), Selasa (12/2).

Terkait dengan pendaftaran registri dan registrar, Azhar menjelaskan saat ini ada dua jenis registri dan registrar yang ada di Indonesia. Ada registri dari luar negeri dan memiliki registrar di Indonesia, serta ada registri dan registrar yang keduanya berada di Indonesia. Registri yang ada di luar negeri, tapi memiliki registrar di Indonesia contohnya domain .com dan .net, sementara yang keduanya berada di dalam negeri adalah domain .id.

Baca Juga :   Hari Ini Razia Kendaraan Besar-besaran, Ini Ketentuan Pelanggaran dan Dendanya

“Nantinya melalui RPM ini akan diatur bahwa registrar yang menjual domain dari registri luar negeri seperti .com dan .net harus terdaftar di Kominfo. Sementara registri di dalam negeri sudah dikelola oleh PANDI, dan sudah memiliki 12 registrar terdaftar,” tambah Azhar.

Selain itu, pengaturan pengelolaan nama domain ini nantinya juga mampu menjamin keamanan domain, terutama mencegah terjadinya penipuan. Jika terjadi penipuan yang dilakukan situs tertentu, maka pemilik situs dapat dilacak melalui data yang ada di registrar.

Adapun dengan membeli nama domain melalui registrar, pembeli baik perorangan maupun perusahaan wajib menyertakan dokumen seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta notaris, dan Kartu Tanda Pengenal (KTP).

Baca Juga :   Untuk Apa Dana Kecamatan Dari Pusat Yang Sedang dikaji Pemerintah?

Hal lain yang akan diatur dalam RPM ini yakni penjualan nama domain yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Internet Corporaton for Assigned Names and Numbers (ICANN). Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Ashwin Sasongko menyebutkan aturan baru ICANN memberika kebebasan registri untuk menjual nama domain apapun atau disebut juga .anything.

“Ini menarik. Nantinya mungkin akan muncul berbagai nama domain baru. Untuk Indonesia misalnya, bisa saja muncul .Bali, .Bandung, .Sumatra atau .RI. Namun, apa semua orang bisa pakai .RI? Di dalam negeri RPM tentang pengelolaan nama domain lah yang akan mengatur hal-hal seperti ini,” ungkap Ashwin.

Sumber : http://kominfo.go.id/berita/detail/3844/NAMA+DOMAIN%3A+Rancangan+Peraturan+Menteri+Diuji+Publik+Bulan+Ini

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Perangkat Desa Se Indonesia Akan Dipanggil Ke Istana Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) baru-baru ini bertemu dengan Calon Presiden terpilih Jokowi  di Wonogiri. Dalam pertemuan dengan perwakilan PPDI dari 18 provinsi tersebut, Jokowi berjanji ak...
Kementerian Desa PDTT Dirikan Perusahaan Mitra Bumdes Bersama Bulog Nasional - Guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan Kementerian Desa PDTT mendirikan perusahaan PT. Mitra Bumdes Nusantara (MBN) bekerjasama dengan Bulog dan BUMN. Hal ini dilakukan dengan ala...
Pengumuman Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Pemprov Riau 2016 Nasional - Daftar nama mahasiswa penerima beasiswa dari pemprov Riau untuk tahun 2016 telah dimumkan melalui Biro Kesra. Mereka adalah yang telah lulus seleksi administrasi beberapa waktu lalu dan aka...
Menteri Desa bicarakan Investasi dari Malaysia mengatasi listrik Nasional - Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjoyo bertemu dengan Duta besar Malaysia untuk Indonesia guna membicarakan investasi. Pertemuan itu berlangsung saat kunjungan Dubes Malaysia ke kantor Kement...
3 Pilihan Mudah Cara Pengaduan Listrik Bagi Masyarakat Desa Nasional - Cara Pengaduan Listrik bagi masyarakat yang tinggal di desa bisa dilakukan antara lain dengan 3 cara yang cukup mudah dan murah. Masyarakat dulu seringkali mengeluhkan pelayanan berbagai...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top