Posisi Anda
Home > Nasional > Inilah 9 Komitmen Propinsi Riau Untuk Cegah Korupsi Di Setiap Kabupaten

Inilah 9 Komitmen Propinsi Riau Untuk Cegah Korupsi Di Setiap Kabupaten

Kabupaten di Riau

Nasional – Pemerintah propinsi Riau baru-baru ini mengadakan kesepakatan bersama antar Kabupaten dan Kota dalam rangka memberantas terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah.

Acara Rapat Kordinasi tersebut dilaksanakan di gedung Balai Daerah Serindit Pekanbaru. Seluruh Kepala Daerah Tingkat II hadir bersama dengan Sekda masing-masing daerah, Ketua DPRD Kabupaten dan unsur-unsur terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu hadir pula Brigjen Polisi Supriyanto selaku Kapolda Riau, Kepala Kejati Riau Susdiarto Agus Praptono beserta Kabid dari BPKP Propinsi. Tidak ketinggalan pula dari lembaga KPK yakni Saut Situmorang.

Hasil dari rapat kordinasi antar Kepala Daerah se Propinsi Riau tersebut, lahirlah Nota Kesepakatan dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Riau yang ditandatangani oleh setiap Ketua DPRD Tingkat II dan Bupati/Walikota.

Masing-masing Kabupaten dan Kota sepakat akan menjalankan komitmen pemerintahan yang bersih dari KKN. Adapun komitmen untuk mewujudkan hal itu dituangkan dalam 9 Poin Komitmen Propinsi Riau Cegah Korupsi.

Berikut ini isi dari 9 Poin Propinsi Riau dalam upaya memberantas terjadinya korupsi di seluruh Daerah Riau.
1. Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning.

2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurment.

Baca Juga :   Warga Negara China ini Dua kali Melanggar Hukum Indonesia

3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses penerbitan perizinan pengelola sumberdaya alam yang terbuka.

4. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.

5. Melaksanakan penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).

6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan Komite Integritas, Pengendalian Gratifikasi dan LHKPN.

7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

9. Melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Kesembilan komitmen yang talah di hasilkan tersebut harus mulai di laksanakan oleh setiap daerah paling lambat tiga bulan kedepan. KPK memberikan tenggat waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia.

Hal ini karena tingginya tingkat korupsi yang terjadi di Riau. Ditambah lagi anggaran setiap Kabupaten di Riau rata-rata terbilang besar. Sehingga Propinsi Riau menjadi perhatian khusus lembaga negara KPK. Dan tidak ketinggalan pula, Kabupaten Bengkalis Termasuk “Kesayangan” KPK, Takut atau Bangga ?

Inilah 9 Komitmen Propinsi Riau Untuk Cegah Korupsi Di Setiap Kabupaten was last modified: April 19th, 2016 by admin

Pengunjung Lain Juga Membaca Ini :

Download Ebook Khutbah Jum’at Tentang Isra’ Mi’raj Sebelum saya menyajikan tentang ebook khutbah jum’at yang bertema Isro’ Mi’roj nya Nabi SAW, mungkin ada baiknya sedikit kita mengenang kembali beberapa poin yang berhubungan dengan Isro’ Mi’roj. P...
Pendeta Se-DKI Sepakat Tidak Dukung Ahok Di Pilkada Jakarta Putaran Ke... Nasional - Pilkada Jakarta putaran kedua akan digelar dalam waktu dekat. Kedua kubu Anis-Sandi dan Ahok Djarot masing-masing berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan proses pemilihan Kepala Daerah Pro...
Semua Guru Honorer Akan Jadi PNS Akhir 2015, Ini Syaratnya Pendidikan - Pedekik.com, Hingga akhir tahun 2015 ini, semua tenaga guru honorer di Indonesia akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini ada sekitar 437 ribu guru honorer di Indone...
Pendamping Desa Pusat PNPM Mandiri Statusnya Sudah Dijelaskan Kemendes... Nasional - Dilema pendamping desa pusat bekas PNPM Mandiri era Presiden SBY kini statusnya sudah dijelaskan oleh Kemendesa Marwan Ja'afar. Menurut beliau program pemberdayaan masyarakat tersebut bukan...
Program Beasiswa S1 Tahun 2017 dari Institut Teknologi HB Bandung Nasional - Program beasiswa S1 atau pendidikan sarjana Strata 1 dari perguruan tinggi Negeri maupun Swasta selalu terbuka bagi pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebi...
Menteri Desa bicarakan Investasi dari Malaysia mengatasi listrik Nasional - Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjoyo bertemu dengan Duta besar Malaysia untuk Indonesia guna membicarakan investasi. Pertemuan itu berlangsung saat kunjungan Dubes Malaysia ke kantor Kement...
Perangkat Desa Se Indonesia Akan Dipanggil Ke Istana Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) baru-baru ini bertemu dengan Calon Presiden terpilih Jokowi  di Wonogiri. Dalam pertemuan dengan perwakilan PPDI dari 18 provinsi tersebut, Jokowi berjanji ak...
Daftar Nama PNS yang Tidak Terdata Di BKN, 57 Ribu Orang Nasional - Jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Dari jumlah sebanyak itu, Daftar nama PNS yang tidak terdata di BKN Pusat hasil dari PUPNS adalah 57 ribu orang. Baik yang berada di daerah m...

Leave a Reply

Top