Info Desa – Tim Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai melaksanakan evaluasi dan monitoring ke Pemerintah Kabupaten atau Pemda.

Hal ini bertujuan untuk memantau dan mengeavaluasi sejauh mana implementasi dana desa berjalan di daerah-daerah. Baik itu mengenai penyaluran ke desa, penganggaran dan pelaksanaan di lapangan.

Pada tanggal 2 sampai 6 Oktober tahun 2018 kemarin, Tim Satgas Dana Desa turun ke Kabupaten Serang. Beberapa anggota Tim Satgas dari Kemendes PDTT yang diturunkan antara lain M. Ma’roef Irfhany, Asep Hamdani Dan Budi Harsoyo

Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Bapak Tb. Entus Mahmud yang didampingi oleh Sekretaris Dinas (Sekdis) DPMD Kabupaten Serang Bapak Rudi Suhartanto, dan Kabid PEM Epon Anih Ratnasih.

Dalam kesempatan pertemuan dengan Pemkab serang tersebut, Tim Satgas DD menyampaikan bahwa kegiatan mereka dalam rangka mendorong penyerapan dana desa dan memaksimalkan kelancaran dana desa yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

“Kami berharap manfaat dana desa yang anggarannya terus naik setiap tahun itu, benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Koordinator Tim Monev Satgas DD Ma’roef Irfhany.

Mereka juga mengungkapkan bahwa safari monitoring DD ke Kabupaten-kabupaten itu juga untuk mempersempit ruang gerak kemungkinan adanya penyelewengan dana desa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ma’roef Irfhany dalam pertemuan dengan Pemkab Serang tersebut juga menyampaikan jika ada hal-hal yang perlu dan ingin diadukan ke pusat, bisa langsung melalui nomor telephone Call Centre 1500040 serta lewat email yang ditujukan ke satgas.danadesa@kemendesa.go.id. Masih menurut Ma’roef setiap harinya rata-rata ada sekitar 20 sampai 25 aduan yang masuk ke Kemendes terkait dana desa.

Satgas Dana Desa akan melakukan audit secara random dan massif ke seluruh Indonesia guna meminimalisir kebocoran dan lebih mengoptimalkan penyerapan dana desa seperti yang diperintahkan oleh Menteri Desa Eko Putro. Tugas tersebut dijalankan dengan menggandeng pihak Kepolisian, Kejaksaan dan juga Inspektorat daerah.

Jika saat audit ditemukan beberapa penyelewengan yang terindikasi tindak pidana korupsi seperti pekerjaan fiktif atau mark up harga, maka akan diserahkan ke pihak yang berwajib agar diproses secara hokum.

Namun kalau hanya sebatas kesalahan administrasi yang tidak merugikan Negara, para perangkat desa akan diberikan bimbingan dan pendampingan sesuai dengan Permendes Nomor 19 Tahun 2018.

Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Tb.Entus Mahmud sangat mengapresiasi kunjungan Tim Satgas Dana Desa Kemendes itu ke Kabupatennya agar penggunaan dana desa di wilayahnya bisa berjalan baik dan kualitasnya meningkat.

Sebagaimana diketahui Kabupaten Serang memiliki 326 desa dan Pemda Kabupaten Serang juga mengalokasikan anggaran dari APBD Kabupaten sebanyak Rp. 500.000.000,- untuk meningkatkan skill dan kualitas Perangkat Desa.

Dalam kegiatan monitoring Tim Money Satgas DD tersebut, mereka melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Inspektorat, DPKAD, DPMD, serta Polres Kabupaten Serang di kantor Inspektorat Kabupaten Serang.

Namun begitu, Menteri Desa Eko Putro baru-baru ini juga menghimbau kepada desa yang terkena bencana seperti gempa dan tsunami bahwa 40 Persen Dana Desa Boleh Digunakan Untuk Penanggulangan Bencana. (ev0)