Posisi Anda
Home > Berita desa > Mencermati Pemilihan Kepala Desa dan Tantangannya Menurut Undang-undang

Mencermati Pemilihan Kepala Desa dan Tantangannya Menurut Undang-undang

Pemilihan Kepala Desa

Top Info Desa – Pemilihan Kepala Desa adalah wujud proses demokrasi di level bawah yang sudah diatur oleh Undang-undang dan selalu menarik perhatian.

Menurut pencermatan saya, pada perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sampai saat ini, ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa, baik menjelang, saat, dan usai pilkades.

Adapun masalah dan dilema yang kerap terjadi seputar Kepemimpinan Kepala Desa dan Pilkades antara lain tentang:

  1. Waktu pelaksanaan pilkades.
  2. Surat pengunduran diri Kepala Desa menjelang Akhir Masa Jabatan.
  3. Anggota BPD yang ikut mencalonkan Kepala Desa (Kades).
  4. Biaya Pilkades.
  5. Penjabat (PJ) Kepala Desa.
  6. Penyampaian Visi dan Misi.
  7. LPPDes dan LPRP-APBDes.
  8. Laporan Evaluasi Kinerja (LEK) Kades.
  9. Kampanye Hitam.
  10. Politik Uang.
  11. Kecurangan.

Berikut akan saya uraikan satu per satu permasalahan dan dilema seputar Pilkades di desa seperti poin diatas.

Uraian berikut semoga bisa jadi bekal untuk mencerahkan dan membimbing ke arah solusi yang terbaik.

1. Waktu pelaksanaan pilkades.

A. Bahwa berdasarkan Permendagri nomor 65 tahun 2017, juncto Permendagri nomor 112 tahun 2014, dan Permendagri nomor 66 tahun 2017, juncto Permendagri nomor 82 tahun 2015, pelaksanaan pilkades meskipun harus dilaksanakan secara massal dalam satu wilayah kabupaten, harus tetap memperhatikan sisa masa jabatan kepala desa yg bersangkutan. Tidak boleh asal dibersamakan begitu saja.

Hitungannya adalah pelaksanaan pilkades bisa diikutkan secara masal apabila sisa masa jabatan kepala desa tersebut maksimal 74 hari.

Rujukannya adalah sebagai berikut:

  1. Selambat-lambatnya 7 hari terhitung dari hari pelaksanaan, hasil pilkades oleh panitia dilaporkan kepada BPD. (PP 47 Tahun 2015 Pasal 41 Ayat 5 huruf a)
  2. Selambat-lambatnya 7 hari terhitung dari BPD menerima laporan hasil pilkades, oleh BPD dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. (PP 47 Tahun 2015 Pasal 41 Ayat 5 huruf b)
  3. Selambat-lambatnya 30 hari terhitung dari Bupati menerima laporan hasil pilkades dari BPD, Bupati harus menetapkan calon jadi Kepala Desa menjadi Kepala Desa dengan Surat Keputusan. (PP 47 Tahun 2015 Pasal 41 Ayat 5 huruf c)
  4. Selambat-lambatnya 30 hari terhitung dari SK penetapan, Bupati harus melantik kepala desa yang sudah ditetapkan, menjadi Kepala Desa Definitif dengan berita acara pelantikan. (PP 47 Tahun 2015 Pasal 41 Ayat 5 huruf d)
Baca Juga :   Contoh Format Surat SKTM dari RT RW dan Desa

Angka 7+7+30+30 itulah yang harus dipedomani, oleh sebab itu, jika terdapat sisa masa jabatan lebih dari 74 hari, terhitung dari hari pelaksanaan pemilihan, maka pilkades desa tersebut harus diikutkan pada pilkades massal gelombang berikutnya, atau dilakukan penundaan pada pilkades massal tahun berikutnya.

B. Bahwa manakala suatu desa terjadi kekosongan jabatan kepala desa dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun, tidak dibenarkan diikutkan pilkades secara massal. Melainkan desa tersebut harus melaksanakan pilkades PAW (Pengganti Antar Waktu).

Apabila memaksakan untuk diikutkan pilkades secara massal, maka hasil pilkades pasti cacat hukum.

Kepala desa dari hasil pemilihan yang cacat hukum, maka semua ucapan dan tindakan, termasuk tanda tangan dan cap stempel nya yang mengatas namakan kepala desa itu cata hukum.

2. Surat pengunduran diri Kepala Desa menjelang Akhir Masa Jabatan.

Bahwa merujuk pada Permendagri nomor 65 tahun 2017, juncto Permendagri nomor 112 tahun 2014, dan Permendagri nomor 66 tahun 2017, juncto Permendagri nomor 82 tahun 2015 tidak ada kausul yang mengharuskan Kades membuat surat pengunduran diri menjelang Akhir Masa Jabatan.

  1. Desa yang pelaksanaan pilkadesnya tepat waktu, Kepala desa tetap melaksanakan jabatannya sampai habis masa jabatannya. Jika kepala desa nya ikut mencalonkan kepala desa, maka dia cukup mengajukan cuti, dan masa cutinya terhitung sejak dia ditetapkan sebagai calon sampai dengan tanggal pelaksanaan pilkades.
  2. Desa yang mengalami penundaan pelaksanaan pilkades, Kepala Desa diberhentikan saat habis masa jabatannya dan bersamaan dengan itu bupati mengangkat PJ (Penjabat) Kepala Desa. Masa jabatan PJ tersebut sampai dilantiknya Kepala Desa terpilih.
Baca Juga :   Mengenal Aplikasi Epdeskel Kemendagri Dan Cara Loginnya Bagi Desa

3. Anggota BPD yang ikut mencalonkan Kepala Desa (Kades).

Bahwa dalam Permendagri nomor 65 tahun 2017, juncto Permendagri nomor 112 tahun 2014, dan Permendagri nomor 66 tahun 2017, juncto Permendagri nomor 82 tahun 2015, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mencalonkan diri dalam pilkades harus mundur dari keanggotaannya sebagai BPD.

Jika di daerah anda terdapat Perda atau Perbup yang bertentangan dengan Permendagri 112/2014 dan 65/2017, maka Perda atau Perbup tersebut harus diabaikan dan dianggap tidak ada. Karena peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

4. Biaya Pilkades.

Bahwa dalam Permendagri 65/2017, pasal 48, ditegaskan kalau biaya pilkades itu menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten.

Jika Panitia menggali dana anggaran pilkades dari selain yang bersumber dari APBD Kabupaten, dengan cara dan dalih apapun, itu tidak dibenarkan. Silakan dipidanakan.

5. Penjabat (PJ) Kepala Desa.

Bahwa Penjabat (PJ) Kepala Desa mungkin ada yang tidak cocok dengan harapan anggota BPD dan atau masyarakat, jangan dijadikan masalah. Karena itu kewenangan Bupati.

6. Penyampaian Visi dan Misi.

Bahwa penyampaian visi dan misi bagi calon Kepala Desa, harus berupaya rasional, faktual, realistis dan logis serta memungkinkan diakselerasikan dengan RPJMD Kabupaten.

Sebab dari visi dan misi tersebut, jika dia yang nantinya terpilih menjadi Kepala Desa, akan menjadi substansi pokok dalam pembuatan RPJMDes.

7. LPPDes dan LPRP-APBDes.

Bahwa penyampaian dan pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes (LPRP-APBDes) Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan dari Kades kepada BPD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati itu suatu keharusan.

Tapi di beberapa daerah, terjadi BPD direpotkan dengan sikap Kepala Desa yang mengelak tanggungjawab, karena para pembina desapun banyak yang abai masalah ini.

Maka BPD jangan sampai terbawa emosi sehingga menyimpang dari tupoksinya, harus dipikirkan bersama dengan memperhatikan kondisi desa masing-masing.

Baca Juga :   Memahami Maksud Kategori Desa Berkembang, Maju, Mandiri Dan Tertinggal

Yang penting targetnya harus berhasil adanya LPPDes dan LPRP-APBDes baik Akhir Tahun Anggaran maupun Akhir Masa Jabatan.

8. Laporan Evaluasi Kinerja (LEK) Kepala Desa.

Bahwa pembuatan dan penyampaian Laporan Evaluasi Kinerja Kades baik Semester, Akhir Tahun Anggaran, maupun Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi BPD sekarang ini adalah hal baru. Maka jangan sampai tidak meyakinkan dalam pembuatan LEK Kades tersebut.

9. Kampanye Hitam.

Bahwa Permendagri nomor 65 tahun 2017, juncto Permendagri nomor 112 tahun 2014, telah mengatur tentang bagaimana sistem kampanye pilkades.

Mewaspadai kampanye hitam, jika terjadi, atasi dengan cara yang arif dengan mengedepankan musyawarah sebagai ciri khas masyarakat desa.

10. Politik Uang.

Bahwa politik uang adalah cara-cara kotor yang menjijikkan, termasuk dalam perhelatan pemilihan kepala desa.

Hak demokrasi rakyat dengan seenaknya dibeli, itu sama halnya dengan menghina rakyat dan merendahkan harkat dan martabat rakyat yang akan dipimpinnya.

Tantangan yang ke 10 ini, seringkali banyak yang terlena. Maka semua pihak dan warga masyarakat di desa harus mewaspadainya.

11. Kecurangan.

Bahwa penetapan daftar pemilih, kehadiran pemilih, kartu suara, dan penghitungan suara, adalah point-point rawan tindak pencurangan dalam penyelenggaraan Pilkades.

Semua pihak harus bertindak sebagaimana peraturan yang berlaku, jangan bertindak menghalalkan segala cara.

Sebab kita semua harus yakin, bahwa segala yang kita capai dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, pasti tidak barokah.

Demikian dilema tentang Pemilihan Kepala Desa serta permasalahan yang kadang muncul di tengah masyarakat dan pemerintahan desa. Baik itu terjadi mejelang, saat dan usai Pilkades.

Artkel ini merupakan Asli tulisan Bapak NUR ROZUQI, penggiat media sosial dan pemerhati masalah desa yang bisa anda hubungi di profile facebooknya : https://web.facebook.com/nur.rozuqi.

Terkait dengan artikel seputar Kepala Desa diatas, mungki anda juga terarik Mengenal Sistem Pilkades E-Voting, Begini Mekanismenya. (Nur)

Pengunjung Lain Juga Baca Ini :

Klasifikasi Desa Menurut Tingkat Perkembangannya. Berita Desa - Pedekik.com, Desa merupakan wilayah administratif terkecil dalam tatanan pemerintahan Indonesia yang berada di bawah tingkat Kecamatan. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala...
Kementerian Desa Berikan Bantuan Sapi Kepada Bumdes Tahun Ini Info Desa - Tahun 2017 ini kementerian desa akan menyalurkan bantuan sapi kepada Bumdes Bersama. Bantuan ternak sapi tersebut merupakan kegiatan pengembangan peternakan sapi terpadu yang di programkan...
Untuk Transparansi Dana Desa, Wajib Pasang Baliho. Kalau Tidak, Siap D... Info desa - Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi untuk transparansi dana desa. wujud dari keterbukaan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Diantaranya memasang baliho mengenai an...
Dana Kelurahan Pusat Akan Disalurkan Tahun 2019, Berapa Jumlahnya? Top Info Desa – Dana kelurahan dari pemerintah pusat akan disalurkan ke daerah-daerah mulai tahun 2019 mendatang. Walaupun ini masih sebatas rencana, namun akan menjadi program yang sangat ditunggu ol...
Sejarah Tanaman Karet Di Indonesia Tanaman Karet di temukan pertama kali di Benua Amerika. Pada saat Christopher Columbus menemukan Benua Amerika pada tahun 1476, ia melihat suku asli Amerika, Indian bermain bola dengan sesuatu yang bi...
Nur Rozuqi
Seorang Pegiat dan peduli desa yang saat ini aktif sebagai Ketua Umum DPP FORSEKDESI, Direktur LEMBAGA KAJIAN DESA dan Pemangku PADEPOKAN DESA - ( Facebook : www.facebook.com/nur.rozuqi )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top